Ini Langkah Inspektorat Memeriksa Paud Madinah Soal Dana BOP

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo. Age | Pakar

CIBINONG – Inspektorat Kabupaten Bogor bakal ambil sikap tegas soal dugaan penyelewengan dana biaya operasional penyelenggaraan (BOP) senilai puluhan juta yang dilakukan oleh Paud Madinah.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo mengatakan bahwa pihaknya menunggu penanganan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebelum Inspektorat melakukan pemeriksaan. “(Berkas) itu belum masuk kesini, berarti sedang ditangani Disdik, dan saya harap mudah-mudahan bisa diselesaikan disana oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” katanya kepada PAKAR, pada Rabu 10 Juli 2024.

Namun ia menyampaikan jika Disdik tak dapat menyelesaikan, maka dirinya meminta agar berkas tersebut segera dilimpahkan ke Inspektorat Kabupaten Bogor untuk ditindak lanjuti. “Kalau tidak selesai disana, segera limpahkan ke kita. Nanti kita akan siap (audit) karena itu adalah poksi tugas kita sebagai Apip (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah),” ungkapnya.

Bukan hanya itu, dirinya pun meminta agar Paud Madinah yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor segera mengembalikan dana tersebut yang telah masuk apabila terindikasi melakukan penyelewengan. “Kalau misal itu swasta, maka dana itu harus dikembalikan segala macam, minimal pengembalian modal,” imbuhnya.

Sementara itu Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bakal seret Paud Madinah yang diduga terlibat penyelewengan dana biaya operasional penyelenggaraan (BOP) sebesar puluhan juta.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Siswanto mengatakan bahwa pihaknya tengah menindak lanjuti buntutnya laporan dugaan penyelewengan dana BOP Paud Madinah yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

“PAUD Madinah menerima BOP mulai tahun 2023 senilai Rp 21.300.000 dan pada tahun 2024 menerima dana BOP sebesar Rp 20.590.000. Karena kita sudah menerima laporan adanya dugaan kasus ini, kami Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akan mengambil sikap dan segera menindak lanjuti masalah ini,” ucapnya.

Lanjut ia mengatakan jika Paud tersebut benar terindikasi melakukan penyelewengan dana BOP, maka pihaknya akan memberikan sanksi minimal pengembalian uang negara. “Intinya saya akan periksa lembaga tersebut, tentunya minimal harus dikembalikan ke negara. Adapun sanksi selanjutnya kami akan koordinasi dengan inspektorat dan mulai besok akan kita mintai keterangan lembaga tersebut,” tambahnya.

Senada dikatakan Kasie PDPK Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Sujai bahwa pihaknya akan segera menindak lanjuti kasus dugaan penyelewengan dana BOP di Paud Madinah. “Siap terima kasih informasinya, kami akan langsung menindaklanjuti kasus tersebut dan kita akan mempertanyakan penyelewengan seperti apa,” jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Madinah di Desa Banjarsari, Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, terindikasi tidak dipergunakan sesuai petunjuk pelaksana dan teknis. Sejak menerima BOP dari pemerintah pada 2022 hingga sekarang, Kepala PAUD Madinah diduga tidak pernah memberikan laporan penggunaan keuangan pada pemilik yayasan, pengurus maupun guru.

Pengurus PAUD Madinah berinisial BN mengayakan bahwa Kepala PAUD Madina, MDDH tidak pernah transparan soal BOP yang diterima digunakan untuk apa pada pendidik, pengurus yayasan. “Yang pengurus tau hanya BOP tahun 2024 ini, dibelikan laptop sebagai pendukung pembelajaran. Kalau yang guliran BOP dari awal dapat hingga sebelum 2024 tidak pernah tahu digunakan untuk apa dan dikemanakan uangnya karena tidak pernah ada laporan ke yayasan,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi dana BOP PAUD Madinah disalahgunakan oleh kepala sekolah sangat berdasar. Terlebih semua kebutuhan operasional dibiayai.oleh pemilik yayasan. Dari mulai pembelian alat bermain anak, pengadaan buku pembelajaran, bayar listrik, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana hingga honor guru PAUD. “Semua pembiayaan itu kan harusnya dicover dari dana BOP,  tapi malah menggunakan uang pribadi pemilik yayasan,” katanya.

Boneng Bento juga menjelaskan bahwa terkait pemanfaatan dana BOP hanya berkomunikasi dengan operator dan Himpaudi Kecamatan Ciawi. “Bahkan kepala sekolah sesumbar kalau ada apa-apa soal PAUD Madinah terkait dana BOP yang back up Himpaudi Ciawi, jadi tenang saja,” katanya menirukan pernyataan kepala sekolah

Dia pun mendesak Dinas Pendidikan dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pengecekan terhadap penggunaan dana BOP PAUD. “BOP itu uang negara, pertanggungjawabannya harus jelas. Makanya Disdik dan kejaksaan harus turun mengecek,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.