Imbau Bapenda Terus Genjot PAD Dengan Inovasi

Foto bersama peserta dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, di akhir kegiatan. IST

BOGOR – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menitipkan agar jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha yang ingin membuka usaha di Kota Bogor.

Hal itu disampaikan Dedie dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Perumusan Perwali Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di D’Anaya Hotel, Kecamatan Bogor Timur pada Kamis 7 Desember 2023 siang.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, bahwa jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bisa melihat potensi yang ada untuk Kota Bogor, diketahui karena Kota Bogor ini tidak memiliki Sumber Daya Alam (SDA) sehingga pendapatannya berasal dari sektor pajak. Karena itu apabila ada potensi harus segera ditindaklanjuti.

“Karena itu, Kota Bogor harus ramah perihal pelayanan dan pengurus izin tentunya. Terutama izin berusaha, karena sumber PAD Kota Bogor dari pajak usaha dan sebagainya,” ungkap Dedie.

Dedie memaparkan, dirinya menitipkan pesan agar permudah pengurusan izin bagi yang ingin berusaha di Kota Bogor. Jangan sampai terjadi seperti kasus Mie Gacoan, yang pengurusannya lama dan akhir buka dahulu.

“Ya, jangan sampai nanti mendingan minta maaf dibandingkan meminta izin. Jangan sampai pengurusan izin cukup lama dan akhirnya buka dahulu mereka. Tujuannya juga bagus, yaitu membuka lapangan kerja,” paparnya.

“Jadi bapak-bapak Aparatur Sipil Negara (ASN) ini adalah orang-orang terpilih, maka dari itu pesan saya itu tadi. Karena masyarakat masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan Pemkot Bogor butuh untuk PAD,” tambah Dedie.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Hanafi menuturkan, pemerintah daerah ketika menyusun APBD sudah dengan target pendapatan. Nah pendapatan diberikan langsung ke belanja, dari rincian pendapatan itu PAD kurang lebih hanya 45 persen dari pendapatan.

“Artinya masih lebih banyak dana transfer atau bagi hasil dari pemerintah pusat kepada kami. Nah, PAD yang sudah kami tetapkan itu terdiri dari pajak dan retribusi. Harapan kami SKPD yang incomer, jeli bisa melihat potensi pendapatan baik dari retribusi maupun pajak. Sehingga dirumuskan menjadi perencanaan pendapatan,” ungkap Hanafi.

Hanafi memaparkan, itu saja dijalani di tahun anggaran berjalan, tetapi untuk tahun berikutnya dia mencari potensi baru. Tapi bukan dalam artian memeras masyarakat, karena regulasi sudah diatur, sudah ada dan tinggal dimaksimalkan oleh SKPD incomer. Kemudian di koordinir oleh Bapenda Kota Bogor dengan cara memonitor ke lapangan kemudian evaluasi triwulan.

“Paling tidak kelemahan kami terjawab. Sementara potensi daerah kami biasa saja, tidak punya SDA. Jadi kalau tidak berinovasi akan kerepotan,” papar Hanafi.

Hanafi menjelaskan, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut bahwa tetangga Kota Bogor luar biasa, ia memberikan ruang untuk mempermudah perizinan sehingga efek positifnya kepada pendapatan.

“Jadi intinya kami harus kencangkan ikat pinggang, koordinasi aktif, leading sektor dari Bapenda sebagai koordinator. Sehingga apa yang kami targetkan program akan berjalan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melalui Kabid penetapan dan pengolahan data, Christina Ari Setiyaningsih memaparkan, tahun 2024 target PAD sekitar Rp1,4 triliun dan itu harus terealisasi, karena pendapatan itu sudah langsung dengan belanja.

“Jadi setiap hari di monitor oleh Bependa dengan ditarget per triwulan. Mudah-mudahan tercapai, tidak lain budaya bekerjanya harus berubah. Semoga SKPD incomer bisa lebih maksimal lagi. Kami siap bersama-sama menggenjot PAD,” pungkasnya.=ROY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.