Huntap Warga Terdampak Bencana Jadi Rencana Strategis DPKPP Pada Masa Transisi

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Penanganan bencana menjadi salah satu hal yang diprioritaskan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

Dalam rancangan rencana strategis (Renstra) DPKPP Kabupaten Bogor 2024-2026 sebagai bagian dari Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada masa transisi Penjabat (Pj) Bupati Bogor, penanganan bencana tersebut menitikberatkan bagaimana pemerintah menangani warga terdampak bencana terutama soal hunian tetap atau huntap.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, penanganan bencana menjadi salah satu hal yang disorot oleh warga. Sehingga, Pemkab Bogor harus mampu menyediakan lahan dan pemukiman untuk warga terdampak.

“Yang selalu menjadi perhatian masyarakat itu adalah soal kebencanaan. Karena itu, di tiga tahun kurun 2024-2026, perencanaan pemukiman korban bencana itu harus dimatangkan. Baik dari percepatannya maupun penganggarannya. Karena ini harus jadi prioritas kami agar masyarakat cepat tertangani,” jelas Ajat, Selasa (26/10/2022).

Untuk para korban bencana 2020-2022, Pemkab Bogor berencana membangun 1.500 huntap bagi korban bencana di tahun tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Bogor pun mengalokasikan anggaran hingga Rp120 miliar dalam APBD tahun 2023.

Huntap yang akan dibangun itu tersebar di Kecamatan Sukajaya yakni Desa Cileuksa, Desa Pasirmadang, Desa Cisarua, Desa Sukamulih, Desa Sukajaya, Desa Sipayung, Desa Jayaraharja dan Desa Harkatjaya.

Kemudian di Kecamatan Nanggung di Desa Nanggung, Desa Curug Bitung, Desa Cisarua, Desa Malasari dan Desa Pangkal Jaya. Sementara satu lokasi lain yakni Kecamatan Sukamakmur, Desa Sukawangi.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, usulan anggaran pembangunan huntap tahun telah disampaikan dalam Rancangan APBD 2023, yang kini tengah dibahas DPRD Kabupaten Bogor.

“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp120 miliar. Sudah diusulkan. Mudah-mudahan bisa dianggarkan dalam APBD 2023,” kata Iwan belum lama ini.

Menurut Iwan, anggaran tersebut sudah termasuk untuk pembangunan jalan serta sarana dan prasarana umum (PSU) di lingkungan hunian tetap. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.