‘Heboh’ Fraksi Threshold

Roy Andi, Redaktur Pelaksana Harian Pakuan Raya. IST

BELUM lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar pemerintah dan DPR mengubah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (ambang batas parlemen) sebesar 4 persen, pada pemilihan umum legislatif atau Pileg 2029.


Kemudian, perwakilan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respons serta usulan terkait putusan MK tersebut.

Adapun usulan PSI adalah agar parliamentary threshold diganti dengan fraksi threshold.
Diketahui, PSI bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK.

Namun bagi PSI, syarat fraksi threshold lebih baik daripada parliamentary threshold sebesar 4 persen dan menjelaskan arti dari fraksi threshold, yakni kebutuhan suara minimum agar bisa membentuk 1 fraksi sendiri.

Jadi, suara rakyat dari partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu tidak terbuang karena digabungkan dalam 1 fraksi di DPR RI.

Kenapa hal tersebut menjadi ramai dibahas belakangan ini, karena dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 atas uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati.

“Menyatakan norma pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” tulis amar putusan, Kamis (29/2/2024).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat bahwa norma pasal 414 UU 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh terkait beberapa hal, yaitu, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kemudian, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem Pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Selain itu, perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. Perubahan undang-undang pemilu juga harus dilakukan sebelum dimulainya pemilu tahun 2029.
Bagi saya, usulan fraksi threshold tentu terkesan dipaksakan terlebih jika diberlakukan pada tahun ini juga.

Hal lainnya, jelas belum ada undang-undang (UU) yang mengatur usulan itu sampai hari ini.
Dan adanya ambang batas parlemen, maka itu salahsatu wujud kepastian untuk masyarakat, yang ingin hanya partai-partai tertentu ada di parlemen, melalui tahapan pemilihan legislatif (pileg) yang sudah dilalui beberapa waktu lalu.

Sabar saja bagi caleg yang sudah berjuang mati-matian, namun partainya tak lolos ambang batas parlemen. Kita ikuti saja dulu aturan main yang sudah ada, dari pada mengusulkan hal-hal yang terkesan ‘memaksakan diri’. (*)

Penulis:
Roy Andi
Redaktur Pelaksana Harian Pakuan Raya (PAKAR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.