BOGOR – Rapat Kerja Cabang (Rakercab), Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor periode 2022-2027, membahas sejumlah program strategis. Baik program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Dibawah kepemimpinan ketua dr. Yuno Abeta Lahay dan Sekretaris Satria Pramadiva, S.IP, PHRI Kota Bogor menyiapkan strategi guna mengantisipasi berbagai program pemerintah kedepan. Seperti, rencana perpindahan pusat pemerintahan Ibukota Negara (IKN), mengantisipasi terjadinya inflasi ataupun program yang berdampak langsung ke sektor perhotelan, restoran, hiburan dan wisata.
Sekretaris BPC PHRI Kota Bogor, Satria Pramadiva, S.IP, mengatakan, dalam Rakercab secara garis besar membahas berbagai kegiatan program kerja tahun ini dan tentunya membahas terkait permasalahan yang sedang ataupun berpotensi dihadapi ke depannya.
“Dalam jangka pendek, kami ada persiapan untuk hadir di Rakernas PHRI Yogya di bulan Februari 2023 nanti. Ada persiapan juga untuk membentuk kepanitian turnamen futsal dan mengaktifkan kembali PHRI Cup. Lalu sedang dibahas juga untuk pemindahan kembali Sekretariat BPC PHRI Kota Bogor ke Hotel Ririn,” kata Satria disela acara Rakercab yang dilaksanakan di Hotel Ririn, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.
Lanjut Satria, untuk program jangka menengah, ada rencana melanjutkan kerja sama dengan beberapa dinas terkait seperti membantu pelatihan hospitality skill dan lainnya untuk pengoptimalan Kampung Perca, rencana adanya etalase produk kerajinan lokal Kota Bogor di berbagai Hotel, dan juga terkait pelatihan sumber daya manusia seperti di BLK Disnaker. “Kami akan optimalkan kerjasama dengan berbagai pihak, untuk memajukan sektor perhotelan, restoran, dan wisata di Kota Bogor,” jelasnya.
Sementara, dalam kesempatan itu, Satria juga memaparkan salah satu program jangka panjang PHRI Kota Bogor terkait sinergitas, kolaborasi dan menghadapi program pemerintah kedepan. Diharapkan Pemerintah bisa terus bersinergi dengan PHRI untuk duduk bersama membuat perencanaan secara matang menghadapi pindahnya IKN.
Seperti yang sudah diutarakan, sebelum pandemi covid-19, pajak daerah Kota Bogor lebih kurang 40% berasal dari sektor pariwisata yakni hotel, restoran, dan hiburan. Sedangkan hotel acap kali bergantung pada MICE yang banyak beririsan dengan kegiatan instansi. “Terlepas dari support kita terhadap kebijakan Pemerintah, perencanaan harus kita lakukan dengan sangat matang untuk mendukung sektor pariwisata dan mereka yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Insya Allah saya bersama PHRI siap menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan mereka yang hidup dari sektor hotel dan restoran,” tandasnya.
Dengan sejumlah program kerja yang disiapkan, Satria berharap, hasil Rakercab bisa di implementasikan dan dijalankan melalui berbagai program oleh para pengurus maupun pelaku usaha di sektor perhotelan, restoran, hiburan dan wisata.
Ditempat yang sama, Ketua PHRI Kota Bogor, dr. Yuno Abeta Lahay mengapresiasi jajaran pengurus dalam merumuskan program kerja kedepan. “Ini rapat kerja yang menuangkan berbagai ide gagasan dan program untuk kemajuan PHRI kedepan. Saya berharap satu sama lain anggota itu bisa saling mengingatkan dan tetap memenuhi aturan yang ada. Alhamdulilah, rata-rata okupansi di bulan ini ada di angka 72,8 persen. Jadi Kota Bogor masih tetap paling tinggi okupansinya di Jawa Barat,” tutup Yuno. RIF
