Habis Masa Addendum, Proyek Rehabilitasi Stadion Pakansari Masih Dikerjakan Atas Persetujuan BPK

0
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan. IST

CIBINONG – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan mengklaim jika pekerjaan proyek rehabilitasi Stadion Pakansari yang masih dikerjakan setelah habis masa addendum, atas persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Memang (benar) batas akhir pekerjaan rehabilitasi Stadion Pakansari pada addendum berakhir pada 9 Februari 2021. Tetapi, hal ini sudah dikonsultasikan dengan BPK,” kata Bambang kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Dia menjelaskan, saat masa addendum habis, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
memberikan laporan jika pekerjaan sudah mencapai 90 persen.

Kata Bambang, saat itu PPK berkonsultasi dengan BPK, dan disanggupi pelaksana proyek yang juga telah membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan sisa pekerjaannya hingga tuntas, dengan aturan denda yang ada.

“Saya pastikan denda juga tetap berjalan,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ‘naik pitam’ saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek rehabilitasi Stadion Pakansari, Cibinong, Selasa (16/2/2021).

“Proyek rehabilitasi stadion ini harusnya berakhir di Desember, lalu menjalani luncuran hingga 9 Februari 2021. Tapi sampai hari ini tidak selesai, dan seharusnya pekerjaan diberhentikan,” cetus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Almuharom di lokasi.

Proyek rehabilitasi Stadion Pakansari sendiri diketahui menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar Rp14,4 miliar.

Pekerjaannya, dimulai pada 22 Oktober 2020 dan ditargetkan selesai selama 60 hari kalender atau sampai 21 Desember 2020.

Proyek rehabilitasi ini dikerjakan dua penyedia jasa sekaligus dalam Kerjasama Operasi (KSO) yakni oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dan PT Cipta Maju Propertindo (KSO).

“Dinas Pemuda dan Olahraga harus bertanggung jawab atas hal ini. Kenapa masih ada pengerjaan, sementara waktu luncuran sampai 9 Februari. Harusnya diberhentikan, karena sudah tidak ada legalitasnya,” cetus Aan.

Politisi Golkar ini pun menilai seharusnya penyedia jasa yang mengerjakan pekerjaan tersebut terkena blacklist.

“Harusnya di blacklist. Karena tidak sesuai dengan perjanjian yang ada,” jelasnya.MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.