Giliran Komisi 3 Ultimatum PUPR Soal Jembatan Cidangdeur

RUMPIN – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berikan sangsi tegas terhadap kontraktor-kontraktor nakal, Selasa 20 Februari, 2024

Hal tersebut tidak lepas dari banyakan pembangunan yang tidak layak salah satunya pembangunan Jembatan Cidangdeur II yang menghubungkan Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Anggotan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Triana Al Muharom menuturkan, dengan bobroknya pekerjaan ruas Jembatan Cidangdeur II DPUPR harus bertindak dengan tegas.

“Dinas PUPR untuk segera turun kemudian cek sesuai RAB kemudian kualitas segala rupa kontruksinya dan penyedia jasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini,” ungkapnya.

Ia menyatakan, dalam perencanaan pembangunan tentunya ada mekanismenya salah satunya yakni Detail Engineering Design (DED).

“Jadi penekanannya penyedia jasa harus bertanggung jawab kemudian maksimal kan terkait kualitasnya harus sesuai dengan DED yang sudah di keluarkan,” ujarnya legislator Partai Golkar.

Lebih lanjut, pentolan Partai berlambang beringin tersebut meminta, agar pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah-langkah tegas dan terukur terhadap kontraktor-kontraktor nakal.

“Dari awal kita selalu bilang kalau ada kontraktor yang tidak bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik kemudian hasilnya juga tidak berkualitas itu perlu dipertanyakan eksistensinya,” tegasnya.

Ia juga menilai, jika hal-hal tersebut tidak diindahkan oleh pemerintah Kabupaten Bogot, maka pembangunan yang akan berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor tidak maksimal.

“Saya berharap perusahaan-perusahaan yang tidak becus pekerjaannya lebih baik di blacklist dan tidak kembali mendapat pekerjaan di Kabupaten Bogor,” tuntasnya. GFIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.