CIANJUR – Viral, gedung pengelolaan sampah bantuan APBN pemerintah pusat sekitar Rp 600 juta jadi kandang ayam beredar di media sosial. Gedung tempat pengelolaan sampah (TPS) reduce reuse recycle (3R) ini berada di ujung Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur.
Lokasi TPS3R tersebut berada di tengah kebun cukup jauh dari permukiman warga. Di dalam gedung yang seharusnya menjadi tempat pengolahan sampah terdapat sebuah kandang ayam pedaging. Kandang tersebut dikelilingi oleh rak yang dibuat untuk ulat magot, namun tak ada ulat magot tersebut.
Beberapa pengelola TPS3R yang baru datang ke lokasi berkilah jika keberadaan kandang ayam pedaging di lokasi gedung pengolahan sampah ini untuk memancing minat warga agar gedung yang sepi tersebut bisa ramai. Namun, menurut pengelola, pada kenyataannya sulit sekali memancing minat warga untuk meramaikan TPS3R dengan membuang sampah rumah tangga karena kesadaran warga masih sangat rendah.
Ketua KPP TPS 3R, SS (50), mengatakan bahwa pihaknya hanya menerima pelimpahan pengelolaan dari KSM setelah setahun pembangunan gedung pengelolaan sampah tersebut selesai.
“Sempat mandeg pa, tak ada kegiatan, sampah juga jadi kami yang harus beli ke masyarakat, harusnya mendapat uang tapi kami yang membeli uang, siapa yang mau mengelola ini, dari mana biaya operasional kami sehari-hari,” ujar SS.
Budidaya ulat maggot, lanjut dia, menjadi solusi saat itu untuk menggenjot minat warga. “Saya sempat mengobrol dengan konsultan terakhir, katanya budidaya maggot bisa,” ujarnya.
Saat ditanya keberadaan ayam di gedung tersebut, SS mengatakan bahwa maggot merupakan salah satu pakan ayam, jadi pihaknya bersama dengan rekan lainnya membudidayakan ayam juga. “Ada hasil untuk membayar biaya operasional yang bekerja di sini pa,” kata SS.
Kepala Seksi Kesra Desa Sukarama, Badru Hikam, tak menampik jika kabar gedung pengelolaan sampah bantuan pusat jadi kandang ayam. “Kami juga sudah menerima informasi yang beredar bahwa gedung tersebut katanya beralih fungsi, di situ pemerintah desa harus cari solusi untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan warga,” kata Badru.
Menurutnya, sempat berjalan lalu kepengurusan awal bubar, saat ini coba dijalankan kembali oleh pengurus baru dengan teknis tersebut untuk memancing warga. “Memang kesadaran warga masih rendah, saat ini pihak desa harus mencari solusi untuk permasalahan tersebut,” pungkasnya. NDI
