Gara-gara Defisit, Pemkab Bogor Pangkas ADD dan Hibah Guru Honorer

Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan. Khaerul Umam | Pakar

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali berencana memangkas beberapa sektor anggaran untuk menutupi defisit pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPB) 2022.

Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan jika pihaknya sudah melakukan pembahasan secara internal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal defisit yang terjadi dalam pembahasan APBD 2022 bersama DPRD. Ada beberapa opsi yang disiapkan oleh TAPD untuk memangkas desfisit tersebut.

“Dua hari kemarin kita sudah membedahnya, ada beberapa opsi yang disiapkan diantaranya memangkas belanja, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menunda Alokasi Dana Desa (ADD),” ungkap Iwan, usai paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya, opsi pemangkasan tersebut bukan tanpa alasan. Iwan mengaku tidak ingin meminjam uang untuk menutup defisit yang mencapai Rp594 Miliar. Apalagi sebelumnya, Pemkab Bogor juga sempat memangkas gaji ASN selama dua bulan untuk menutup defisit.

“Karena kita juga sudah melakukan refocusing anggaran dibeberapa dinas, seperti Dinas Pendidikan sudah kita pangkas Rp30 Miliar, lalu Dinas PUPR kita pangkas Rp200 Miliar sesuai arahan dewan,” jelasnya.

Beberapa sektor yang akan dipangkas di antaranya belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang angkanya cukup fantastis dibeberapa dinas. Lalu hibah untuk-untuk guru honorer yang dimana sebelumnya Pemkab Bogor juga sudah merekrut sekitar 1.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.

“Ini harus kami lakukan, terlebih waktu yang kami punya tak lebih dari satu minggu (akhir November-red) sebelum semuanya ditetapkan,” tegas Iwan.

Sebelumnya, Bupati Ade Yasin mengingatkan anak buahnya untuk tidak sembarangan merancang program pada tahun anggaran 2022. Dia meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bogor membuat skala prioritas pembangunan.

“Tahun depan diprediksi masih pandemi. Jadi, lihat urgensinya sebelum membuat program kegiatan mendahulukan kepentingan masyarakat. Harus ada skala prioritas,” tegas Ade Yasin.

“Harus melihat urgensinya pada masa pandemi Covid-19 ini, mana yang harus didahulukan, sektor kesehatan mana yang harus didahulukan, kemudian sektor infrastruktur dan pelayanan mana yang harus didahulukan karena ini dinilai oleh masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menyebut skala prioritas adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Sebab kondisi keuangan daerah tidak cukup stabil.

Melihat kondisi perekonomian saat ini, sambungnya, dirasa sulit untuk mendongkrak target pendapatan daerah secara signifikan, meskipun geliat ekonomi di Bumi Tegar Beriman membaik.

“Kita lihat kan dari September, geliat ekonomi mulai membaik. Kita akan evaluasi lah supaya bisa mendongkrak pendapatan dari pajak misalnya. Tapi target belanja juga harus turun,” tegas Politisi Gerindra itu. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.