FSP RTMM Tolak RUU Omnibus Law

0
196
SEMINAR : Peserta seminar hukum RTMM menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berfoto bersama usai kegiatan. FOTO : SYARIF HIDAYATULLAH

BOGOR – Rencana pembentukan RUU Omnibus Law (OL) Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah, mendapat penolakan dari berbagai pihak. Termasuk kalangan kaum pekerja yang membuat suasana hubungan industrial menjadi menghangat.

Dalam rangka memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, sesuai UU No. 21 Tahun 2000, dilakukan diskusi di Hotel Onih Paledang.

Dihadirkan pembicara, di antaranya R. Abdullah dari Gekanas, Bhima Yudhistira Adhinegara dari Indef), Prof. Dr. H. R Beny Riyanto, SH., M. Hum., C. N selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Adriani, SE, MA selakunSesditjen PHI & Jamsos Kemenaker.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Sudarto menyoroti dan menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law (LO) Cipta Lapangan Kerja yang dinilai akan merugikan industri dan pekerjanya.

Menurutnya, ini sangat meresahkan para pekerja, apalagi kan isu-isu RUU ini sudah tersebar di media sosial, padahal drafnya masih belum jelas isinya seperti apa.

“Ini memang masih dibaha dan draf RUU Omnibus belum jelas. Tapi tidak bisa dipungkiri di medsos itu luar biasa dan isu masalah pengurangan terhadap beberapa tenaga kerja, umpamanya pesangon. Itu kan ada dikurangi padahal itu juga belum tahu draf resminya seperti apa,” katanya.

Lanjut dia, terkait ketentuan yang mengatur upah minimum tehnis pelaksanaan dan sebagainya termasuk didalamnya upah perjam yang jadi mengkhawatirkan ini persepsinya orang ketakutan, curiga. Tetapi di sini, RTMM sudah mensiasati, pertama kirim surat ke presiden, sekaligus di tembuskna ke kementerian terkait yaitu Menkumham dan Menarker termasuk juga beberapa kementerian lainnya.

“Intinya kami sudah sampaikan itu. Dengan adanya isu yang meresahkan ini kami usulkan draf yang dimungkinkan kita juga ingin dialog, tetapi ga ada responnya, tapi kita tidak negatif thinking, kita bikin forum ini, kita undang juga,” tegasnya.

Dia menambahkan dengan adanya RUU ini bukan hanya merugikan saja tetapi ini sudah keresahan secara nasional. “Kaya gini bisa menjadi keresahan nasional, buruh itu sudah sibuk tetapi peraturannya seperti ini, buktinya banyak buruh yang turun ke jalan. Banyak orang yang di rugikan dan tidak ada antisipasi secara nasional, membiarkan ini tumbuh berkembang, jadi bola liar, bola salju,” lanjutnya.

Terkait penegakan hukum juga, masih bias, contohnya saja PKWT. Kemudian sistem kontrak kerja, kalau sudah seperti ini siapa yang paling dirugikan ialah pekerja.

“Aturan kontrak itu boleh, pengusaha boleh kontrak buruh, tapi ada jenis dan ada sifat pekerjaannya, waktu yang di tentukan tapi sudah terekplotasi, sekarang kontrak tuh lumrah. Dan ini yang dirugikan ialah para pekerja,” ungkapnya.

Sementara, Sesditjen PHI dan Jamsos, Adriani mengatakan, bahwa pertemuan ini fokus utamanya ialah bagaimana pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja.

“Jadi Omnibus Law ini seperti di diskusikan tadi akan ada peraturan baru, jadi OL ini bukan nama undang-undangnya, tetapi bagaimana cara atau metode membuat peraturan perundang undangan, membuat undang undang dengan cara omnibus law, seperti yang disampaikan tadi bahwa omnibus law ini caranya itu mengambil isi dari peraturan-peraturan yang sudah ada, yang relevan itu akan dimasukan kedalam satu undang undang baru,” katanya.

Otomatis, lanjut dia, di sini Kementrian Ketenagakerjaan terlibat di situ. Karena Ketenagakerjaan itu adalah salah satu klaster di dalam rancangan peraturan yang baru ini. “Jadi sebagian isi dari omnibus law ini adalah klaster di bidang ketenagakerjaan. Nah ini yang sedang kita masih diskusikan,” pungkasnya.

SYARIF HIDAYATULLAH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.