CIBINONG – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 soal Dana Desa menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya datang dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat.
Partai berlambang mercy itu mendorong Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk mengajukan uji materi atau judicial review mengenai Perpres tersebut.
“Jadi harus mengajukan jalan konstitusional melalui mekanisme pengajuan Judicial Review atas Perpres 104 tahun 2021 ke Mahkamah Agung untuk mengembalikan marwah dan kemandirian pemerintah dan masyarakat desa,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Rabu (22/12).
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menilai bahwa diberlakukannya pasal 5 ayat 4 Perpres 104 tahun 2021 bertentangan dengan asas-asas dan peraturan yang ada di dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014.
Sebab, kata dia, UU Desa No 6 tahun 2014 pada prinsipnya sangat menghargai segala potensi desa, maka sangat penting diberikan otonomi bagi pemerintah desa untuk mengelola dan memberdayakan segala potensinya.
Sementara, dalam pasal 5 ayat 4 Perpres 104 tahun 2021 penggunaan Dana Desa ditentukan oleh pemerintah pusat, yakni minimal 40 persen untuk program perlindungan sosial, minimal 20 persen untuk program ketanganan pangan, dan minimal 8 persen untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19.
“Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang otonom dan memiliki kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri berdasarkan potensi dan prakarsa sepenuhnya warga melalui musrenbangdes,” jelas pria yang akrab disapa AW itu.
Dia pun menegaskan bahwa Dana Desa merupakan salah satu amanat dari Undang-undang Desa yang diberikan kepada pemerintah desa dengan tujuan agar desa bisa menjadi sepenuhnya mandiri.
Sebelumnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor turut bereaksi terhadap Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022. Mereka bergabung dengan Apdesi Jawa Barat dan Banten menggelar aksi menolak regulasi yang terbit pada 29 November 2021 di Jakarta, Kamis (16/12/2021)
Perwakilan Apdesi Kabupaten Bogor, Asep Ma’mun Nawawi mengatakan,
Rincian APBN 2022, Perpres yang mengatur rincian APBDes, khususnya Dana Desa (DD) menabrak sistem perencanaan desa yang sudah berjalan.
Sehingga, kata dia, jika diterapkan akan menghambat pembangunan desa. Sebab 40 persen DD dialokasikan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa.
Kemudian 20 persen untuk program ketahanan pangan dan hewani, serta 8 persen dialokasikan untuk refocusing anggaran mendukung penanganan Covid-19.
“Jika ditotalkan DD yang terkuras untuk menanggulangi hal itu mencapai 68 persen. Sementara anggaran tersisa hanya 32 persen, padahal desa juga punya beban, punya janji dan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Asep BJ, sapaan karibnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA).
Dengan sisa 32 persen, lanjut dia, Perpres Nomor 104 Tahun 2021 sama halnya dengan mengebiri hal dan kewenangan pemerintah desa. Apalagi rata-rata pemdes sudah menggelar musdes dan musrenbang, banyak sekali aspirasi untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan setelah dua tahun ini terkoreksi sangat besar untuk penanganan Covid-19.
“Para kades bukan tidak sepakat dengan ketentuan tersebut. Kami siap melaksanakan ketentuan prioritas penggunaan dana desa dgn ketentuan tidak dikunci atau diploting angkanya,” tegas Kepala Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua ini.
Karena itu, jika pemerintah menganggap desa bisa berperan mengangkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka Perpres tersebut harus direvisi atau dicabut.
Sementara itu, Ketua DPP Apdesi, Surta Wijaya, meminta agar penggunaan DD dilakukan berdasarkan permusyawaratan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Harus direvisi berdasarkan asas hukum rekognisi dan subsidiaritas dan kewenangan Desa dalam UU No 6/2014 tentang Desa, sehingga Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus Dana Desa sesuai hasil permusyawaratan di Desa,” ujarnya.
Dia menilai keuangan desa dalam APBN berdasarkan kewenangan Desa. Sehingga, Surta menyebut Menteri Keuangan harus menerbitkan kebijakan pengelolaan keuangan dalam APBN tanpa membatasi penggunaan dana desa untuk perlindungan sosial, program ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan pendanaan COVID-19.
“Kami meminta dengan hormat dukungan publik, terutama dari bupati/wali kota dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunda pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN TA 2022 yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa pada TA 2022, sehingga Dana Desa kembali digunakan sesuai asas rekognisi, subsidiaritas dan permusyawaratan dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Desa tidak boleh menjadi korban dari kebijakan sentralistik pengelolaan keuangan negara dan Kepala Desa tidak menjadi korban kebijakan yang berujung pada kesalahan administrasi dan perbuatan pidana,” ucapnya. =MAM/ONE