Fasos dan Fasum Bikin Dilema Pemkab Bogor

0
68

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mengaku dilema soal kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos-Fasum) perumahan oleh pengembang.

Antara aturan dan beban terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemkab Bogor wajib melakukan pengelolaan ketika serah terima dilakukan oleh pengembang.

“Ketika menyerahkan fasos-fasum otomatis yang diserahkan akan menjadi milik pemerintah untuk mengelolanya. Dan itu akan dibebankan ke APBD,” ujar Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman kepada wartawan, Rabu (14/11/2018).

Menurut dia, Pemkab Bogor harus lebih dulu melakukan hitung-hitungan skala prioritas pengelolaan fasilitas sebelum meminta dan menerima fasos-fasum dari pengembang.

“Ini (fasos-fasum) kan aturan yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan maka sifatnya wajib diserahkan pengembang. Namun ketika pengelolaan dibebankan ke APBD, maka harus ada hitung-hitungannya. Pemkab harus membuat skala prioritas mana fasilitas misal jalan yang lebih dulu diurusi. Status jalan kabupaten dan desa atau gimana,” ungkap Asep.

Disamping itu, saat ini Pemkab Bogor juga memiliki pekerjaan yang cukup rumit. Dimana penyerahan fasos-fasum yang sifatnya wajib secara aturan masih sangatlah minim.

Pada tahun 2017, dari 716 jumlah perumahan yang tercatat, hanya 138 pengembang yang baru melakukan serah terima fasos-fasumnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

“Baru ada sekitar 138 yang menyerahkan. Itu pun hanya sarananya saja seperti ruang terbuka hijau,” kata Asep.

Asep mengaku, Pemkab Bogor melalui DPKPP telah memberlakukan aturan kepada para pengembang perumahan untuk wajib menyelesaikan site plannya terlebih dahulu.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kasus pengembang melarikan diri dan tidak memenuhi kewajibannya.

“Kita ada tim verifikasi yang dibentuk sesuai SK bupati yang bekerja dari beberapa instansi. Tugasnya menilai PSU yang diserahkan pengembang, memadai atau tidak dari sisi administrasinya, teknis bangunannya dan peruntukannya. Dan alat kerja itu adalah site plan. Itu harus sesuai antara perencanaan dan fakta di lapangan serta dilihat dari berbagai sudut izin PUPR dan BPN-nya,” jelas Asep.

Dasar pelaksanaan serah terima PSU atau fasos-fasum ini, kata Asep sesuai dengan Permendagri Nomor 9 tahun 2009 dan peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang PSU.

“Jika pengembang tak menyerahkan kewajibannya maka ada sanksinya. Mulai dari tipiring hingga kurungan 6 bulan penjara dan denda paling banyak 50 juta,” tegas Asep.

Dalam aturannya saat ini, sambung Asep, penyerahan PSU sendiri paling lambat diserahkan 6 bulan pasca pembangunan.

“Makan itu, kita harus kuasai dulu data perumahannya untuk mempermudah penagihan. Namun secara organisasi, DPKPP terbentuk baru pada tahun 2017 sehingga banyak kendala. Dan kami pun dari sisi perencanaan mencoba melakukan inventarisasi perumahan yang belum serah terima,” jelas Asep.

Kepala DPKPP Kabupaten Bogor Lita Ismu mengungkapkan, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran penyerahan fasos-fasum perumahan, penyelesaian site plan oleh pengembang merupakan hal yang mutlak dilakukan.

“Mereka harus melalui tahapan mukai dari izin lolasinya, IPPT nya lalu site plannya. Kita ambil dasarnya dari site plan. Apalagi banyaknya cluster kemarin, mengakibatkan fasos-fasum tak terambil termasuk tanah cadangan makamnya. Harusnya Itu terintegrasi,” kata Lita.

Dia mengakui merasa kesulitan mengejar para pengembang yang sudah melarikan diri meninggalkan tanggung jawabnya.

Lita mengaku, hal tersebut salah satunya dikarenakan proses perizinan tidak diurusi oleh DPKPP melainkan pengajuan langsung dari pengembang ke wilayah.

“Jadi pada intinya, kami bekerja sesuai site plan. Kalau itu tidak ada maka tidak akan kami proses. Terlebih dalam site plan tersebut kami ambil 2 persen dari luas lahan untuk cadangan tanah makamnya,” tegas Lita.

KHAERUL UMAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.