Elly Rachmat Yasin Dorong BUMN Infrastruktur Hadir untuk UMKM

Anggota DPR RI Komisi VI Elly Rachmat Yasin, memberikan arahan saat acara diskusi publik. IST

CIBINONG – Anggota Komisi VI DPR RI, Elly Rachmat Yasin mendorong kolaborasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk recovery perekonomian.

Hal tersebut dikatakan dalam diskusi publik di Bilabong Lake, mengenai peran BUMN dan UMKM dalam upaya pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sebanyak 700 ribuan UMKM di Kabupaten Bogor memerlukan kolaborasi dengan perusahaan yang lebih besar seperti BUMN. Dalam hal ini, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai BUMN bidang infrastruktur dan investasi, kami dorong untuk merealisasikan tangung jawab sosialnya dengan menggandeng UMKM,” tegas Elly, Kamis (24/11/2022).

Anggota DPR RI Dapil V Jawa Barat itu mengatakan, BUMN bidang infrastruktur tersebut sudah menunjukan peran serta terhadap UMKM.

“Saya apresiasi atas peran Waskita Karya dalam pemberdayaan di beberapa tempat, sehingga UMKM bisa kuat, terutama bagi yang terdampak Covid-19 kemarin melalui program pelatihan, sosialisasi dan kemitraan,”katanya.

Ia menambahkan, pentingnya peningkatan peran serta BUMN dalam penguatan sektor UMKM dan swasta sebagai implementasi ketetapan (TAP) MPR No. 16 tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

“Ketetapan MPR tersebut merupakan semangat reformasi yang harus dijalankan. Menjelaskan pentingnya sinergitas BUMN dengan pelaku UMKM dan koperasi, serta pengusaha swasta, untuk penguatan dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi dalam demokrasi ekonomi,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu narasumber dari unsur pelaku UMKM bidang konstruksi, Ahsani, mengungkapkan, bahwa penting kehadiran BUMN dalam pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

“Masih banyak sumber daya yang ada di masyarakat yang memerlukan kerjasama lebih luas dengan BUMN. Seperti bahan bakar briket yang mestinya bisa diproduksi melalui pengolahan sampah oleh masyarakat,” ungkap Ahsani.

Narasumber lainnya yang juga pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, M. Romli, mememaparkan, bahwa kebijakan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa dalam BUMD harus mengedepankan produk dalam negeri.

“Dalam pengadaan barang dan jasa saat ini oleh Kementerian dan Lembaga serta BUMN agar mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM. Maka, koperasi dan UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN,” papar Romli. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.