Dua Tahun Berturut-turut Pemkab Bogor Dapat WDP dari BPK

Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan. IST

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Jawa Barat.

Dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, ada uang sekitar Rp8 miliar yang harus dikembalikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun rekanan kerjanya ke kas daerah Kabupaten Bogor.

Hal tersebut pun dibenarkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya.

Menurutnya, Pemkab Bogor diberi waktu sekitar 60 hari untuk menyelesaikan persoalan uang Rp8 miliar tersebut.

“Ya sekitar Rp8 miliar (harus dikembalikan). Harus selesai 60 hari sejak surat (laporan) itu ada. Sekitar dua bulan ke depan lah,” kata Teuku dihubungi wartawan, Selasa (13/6/2023).

Teuku menjelaskan, opini WDP tersebut didapatkan Pemkab Bogor karena ada kelebihan bayar pada belanja modal.

Karena sebetulnya, kata dia, dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, laporan keuangan Pemkab Bogor berada dalam kondisi wajar.

“LHP itu kan ada dua. Satu, problemnya adalah laporan keuangan. Dan Alhamdulillah laporan keuangan kita wajar. Pengecualiannya itu kan sebetulnya pengecualian lapangan. Jadi kelebihan pembayaran dan lebih kepada administrasi,” jelas Teuku.

Namun jika melihat WDP tahun 2021, Teuku mengklaim saat ini jauh lebih baik. Dimana sebelumnya Pemkab Bogor mendapatkan opini tersebut dengan jumlah kelebihan bayar sekitar Rp40 miliar.

Sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2021, Pemkab Bogor mendapatkan opini WDP. Ada beberapa catatan administrasi dan temuan kerugian anggaran sekitar Rp40 miliar diberikan BPK Jabar kepada Pemkab Bogor.

Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan pun sebelumnya berjanji menindaklanjuti temuan tersebut.

Dia tidak ingin hal ini terulang kembali di Pemkab Bogor. Potensi-potensi temuan seharusnya dapat diminimalisir jika proses pengawasan dapat diperbaiki.

“Kami akan melakukan perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan dengan membuat tim pengawas sebagai bentuk komitmen Pemkab Bogor agar ke depan jauh lebih baik. Kami juga telah menyusun rencana aksi untuk menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan tersebut,” kata Iwan. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.