DPRD Soroti Cakupan JKN-KIS yang Masih Rendah

Kantor DPRD Kabupaten Cianjur. Esya | Pakar

CIANJUR – Masih rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat disoroti DPRD Kabupaten Cianjur. Pasalnya, pelayanan JKN-KIS bagi masyarakat hingga saat ini, cakupannya baru mencapai sekitar 85%. Hal ini, tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Pemerintah Pusat (Pempus).


Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, mengatakan jika pihak pemerintah pusat sudah ada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2024, telah mencanangkan cakupan JKN-KIS tersebut, harus tercapai 95%. Sedangkan pada Januari 2023 dan pada 2024 harus tercapai 98%. “Sementara itu, kondisi eksisting cakupannya diwilayah Kabupaten Cianjur masih di kisaran 85%. Memang ini, cakupannya masih cukup jauh dari target yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” terang Atep kepada wartawan.


Menurutnya, jumlah penduduk Kabupaten Cianjur terdata sebanyak 2.437.838 jiwa. Namun yang tercover layanan kesehatan melalui JKN-KIS sekitar 2.090.691 jiwa atau 85%. “Artinya, masih ada sekitar 14%-15% pendudukan Kabupaten Cianjur yang belum terlayani jaminan kesehatannya,” ungkapnya.


Selama ini, lanjut Atep jumlah angka kepesertaan BPJS Kesehatan, melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), cakupannya baru sekitar 8,7% atau sebanyak 211.577 jiwa. Kepesertaan Jamkesda ditanggulangi melalui APBD Kabupaten Cianjur. “Sisa kepesertaan Jamkesda lainnya masih dicover dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat,” tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.


Namun, sambung Atep apabila akan berpatokan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran atau bantuan iuran bagi warga peserta JKN-KIS. “Oleh karena itu, Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, meminta agar kepala daerah/ Bupati Cianjur lebih memprioritaskan urusan pelayanan jaminan kesehatan sesuai amanat undang-undang. Pasalnya, pelayanan kesehatan merupakan prioritas disamping pendidikan dan daya beli sebagai parameter dari Indeks Pembangunan Manusia(IPM),” katanya.


Atep mengaku jika pihaknya telah meminta pihak Pemkab Cianjur agar lebih memperjelas keberpihakan kepada masyarakat terkait layanan jaminan kesehatan. Hasil estimasi, dengan anggaran Rp100 miliar, maka bisa mengcover 20% kepesertaan BPJS PBI atau Jamkesda. “Tujuan dari keberpihakan ini, untuk mengejar akumulasi pada Januari 2023 mendatang, agar target kepesertaan BPJS penduduk Kabupaten Cianjur, dapat mencapai target diangka 95%,” ujarnya.


Selama ini, kata Atep agar mendorong pembuatan regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur sanksi bagi badan usaha yang tidak patuh mendaftarkan atau membayar iuran BPJS bagi pegawainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86/2013. Termasuk mendorong kebijakan keberpihakan pemenuhan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tempat tidur bagi peserta JKN-KIS.


“Sudah seharusnya ada dukungan ketersediaan tenaga medis di fasilitas kesehatan tingkat pertama(FKTP) serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut(FKRTL) dan penambahan Puskesmas layanan selama 24 jam,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.