CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku rela meniadakan honor atau Surat Pertangungjawaban (SPJ) kunjungan luar daerah untuk penanganan Covid-19.
Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bagian upaya mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk segera melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Jadi selain anggaran pelatihan-pelatihan yang di minimalisir, DPRD sendiri menyarankan kepada Pemkab Bogor agar di DPRD seperti anggaran kunjungan kerja keluar daerah bahkan luar negeri, kita tidak ingin menggunakannya. Sepenuhnya refocusing digunakan untuk penanganan covid,” kata Rudy, Rabu (21/7/2021).
Dia mengaku kebijakan tersebut telah disetujui oleh semua anggota DPRD.
“Kami sepakat memutuskan tidak mengambil SPJ dalam setiap kunjungan kerja ke setiap daerah. Semuanya berjalan masing-masing, mereka melaporkan secara tertulis hasil kujungan kerjanya dan rekomendasinya dan berikan kepada Pemkab Bogor,” jelas Rudy.
Selain anggaran SPJ para wakil rakyat, Rudy juga meminta kepada Pemkab Bogor melakukan evaluasi kepada sejumlah perkerjaan infrastruktur, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang menelan anggaran yang cukup besar.
“Apabila pekerjaan tersebut tidak akan selesai diakhir tahun lebih baik refocusing dulu, nanti dianggarkan kembali di tahun berikutnya. Karena sebentar lagi kita akan membahas APBD perubahan di bulan September,” kata Rudy.
Dengan refocusing tersebut, sambung Rudy, Pemkab Bogor dapat menanggulangi penyebaran covid-19 dan membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari pandemi.
“Kita juga meminta TAPD lebih selektif lagi dalam percepatan penanganan covid dari sisi kesehatan serta percepatan pemulihan ekonomi,” jelas Politisi Gerindra itu. =MAM