DPRD Cianjur Minta Pelaku Ruda Paksa Gadis Remaja Diproses Hukum

CIANJUR— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, meminta agar pihak penegak hukum segera memproses, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur. Pasalnya, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dibawah umur tersebut, melanggar undang-undang perlindungan anak. Ironisnya kasus pelecehan seksual tersebut, dilakukan oleh oknum Sekertaris Desa (Sekdes) berinisial D terhadap warganya sendiri.


“Seharusnya, sosok seorang oknum Sekdes tersebut, menjadi panutan dan cermin bagi warganya. Bukan malah sebaliknya, mencoreng nama baik sebagai pemimpin didesanya sendiri. Dengan telah melakukan seksual terhadap warganya sendiri sebut saja bernama Mawar (15). Oleh karena itu, pihak penegak hukum dapat segera menindak tegas kasus pelecehan seksual yang tidak manusiawi tersebut,” tegas ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur Sahli Saidi kepada wartawan dihalaman kantor DPRD Cianjur, Selasa (29/06/2021).


Menurutnya, kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oknum Sekdes berinisal D diwilayah hukum Kecamatan Warungkondang tersebut. Harus segera disikapi oleh semua pihak, karena ini berkaitan dengan Undang-undang perlindungan anak. “Kasus pelecehan seksual oleh oknum sekdes ini, telah merusak nama baik sosok sekdes-sekdes lainnya . Untuk itu, DPRD Kabupaten Cianjur, mendorong agar pihak penegak hukum segera menindak tegas oknum sekdes tersebut,” katanya.


Sementara itu, ketua Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cianjur Lidya Indayani Umar SH, MH menegaskan, jika melihat dari kacamata hukum dan perlindungan anak, apapun yang dilakukan sekdes tersebut adalah perilaku yang tidak manusiawi. “Memang perbuatan itu tidak dibenarkan oleh hukum, apalagi dilakukan terhadap anak dibawah umur, itu sangat tidak dibenarkan,” tandasnya.


Oleh karena itu, kata Lidya sesuai Undang Undang (UU) perlindungan anak di bawah 18 tahun itu harus diberikan perlindungan, apalagi sebagai tokoh masyarakat atau aparat yang seharusnya mereka memberikan contoh dan memberikan perlindungan terhadap anak. “Kami sepakat untuk mendorong, pihak penegak hukum agar segera memproses kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ini. Nantinya jika pihak korban meminta kita pendampingan, dari pihak kita tentunya telah disiapkan untuk mendampinginya,” tegas Lidya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.