DPMD Sosialisasikan Pajak Dari Sektor Angggaran yang Berasal dari Pemerintah

Kadis DPMD Kabupaten Bogor, Renaldy Yushab. IST

CIBINONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menyosialisasikan pajak yang berkenaan dengan anggaran yang ada di APBDes.

Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldy Yushab mengatakan, semua anggaran yang berasal dari pemerintah tentunya akan dikenakan pajak.

“Pajak-pajak komponen belanja, terutama pajak-pajak pusat seperti PPH dan PPN,” ujar Renaldy kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Disamping itu, pihaknya juga menyosialisasikan kenaikan pajak PPH dari 10 persen menjadi 11 persen.

“Kan pada 1 April 2022 kemarin pajak PPH naik menjadi 11 persen, Kita sosialisasikan juga,” ucapnya.

Tidak hanya itu, selain sosialisasi pajak yang berkaitan dengan APBdes, tadi juga membahas soal Bagi Hasil Pajak Restribusi Daerah (BHPRD). “BHPRD juga dibahas karena bagian dari komponen APBDes,” terangnya.

Ia berharap, dengan sosialisasi pajak ini ada peningkatan pajak dari sektor yang didanai anggaran dari pemerintah.

“Target sosialisasi hari ini dalam upaya peningkatan pajak dari sektor yang didanai anggaran dari pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, keterkaitan dengan persoalan BHPRD yang sempat diprotes sejumlah kepala desa, DPMD sedang mencari solusi agar apa yang diinginkan kepala desa bisa sejalan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor.

Untuk itu, kata dia, saat ini sedang dilakukan inventarisasi dari mulai kebutuhan desa-desa khusunya yang kemerin sempat terkoreksi

“Mana dari beberapa kegiatan itu yang prioritas, kabupaten bisa membuat solusi dari apa yang sudah direncanakan desa,” jelasnya.

Sebelumnya, akibat adanya perbedaan Surat Keputusan (SK) Bupati dengan Plt Bupati Bogor soal Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) tahun 2022 dan salah hitung dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Kepala Desa (Kades) Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Supena Jaya Atmaja mengaku rugi.

Hal itu terjadi lantaran dari awal BHPRD yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan SK Bupati Ade Yasin Rp 1.171.121.535, namun dirubah pada tahap ke-2 yakni SK Iwan Setiawan turun drastis menjadi Rp 446.314.797.

“Jadi pada awalnya untuk Desa Bantarjati mendapatkan BHPRD tahun 2022 sekitar Rp 1,1 Miliar. Sudah cair tahap pertama sebesar Rp 468.614.000, namun untuk tahap kedua dan tiga tiba-tiba ada perubahan dan tidak cair lagi lantaran adanya salah perhitungan,” keluh Supena. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.