DPD RI Minta BPK Tambah Auditor di Daerah

Wakil Komite IV DPD RI, Elviana.(dpd)

JAKARTA – Menindaklanjuti berbagai temuan yang disampaikan dalam IHPS II 2023, Komite IV bersama BAP DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan BPK RI.

Elviana selaku Wakil Komite IV menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK dalam IHPS merupakan bahan bagi DPD RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan khususnya di daerah.

“Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi concern DPD RI, khususnya di Komite IV adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah, seperti pengelolaan keuangan daerah, TKD, Dana Desa dan lain-lain” kata Senator Jambi ini lewat keterangannya, Minggu (7/7/2024).

Sementara Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menyampaikan bahwa IHPS II  ini merupakan ringkasan dari 651 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2023 yang terdiri atas 1 LHP keuangan (0,15%), 288 LHP kinerja (44,24%), dan 362 LHP dengan tujuan tertentu/DTT-kepatuhan (55,61%).

“Terkait dengan tindak lanjut rekomendasi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPK agar entitas tertib dalam melaksanakan rekomendasi BPK diantaranya dengan memastikan rencana aksi entitas memuat langkah SMART (Sepcific, Measurable, Achievable, Realistic, TImely), melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi secara berkala melalui SIPTL dan menciptakan komunikasi yang baik dan efektif dengan entitas, serta inventarisasi rekomendasi yang berlarut-larut penyelesaiannya sinergitas dengan APIP untuk monitoring penyelesaian TLRHP” ungkap Supit dalam menanggapi pertanyaan mengenai ketertiban entitas dalam melaksanakan rekomendasi BPK.

Apakah bisa bisa dirinci oleh BPK, berapa temuan yang masuk ke pengadilan dari temuan yang sudah ditangani APH dan berapa nilai kerugian yang bisa dipulihkaan ke negara? Lalu berapa data yang sudah sampai di APH dan bagaimana tindak lanjutnya, supaya kita mengetahui peta penyelesaiannya di kemudian hari” tanya Prof.

Jimmly Assidiqie, Anggota Komite IV. “BPK juga perlu melakukan evaluasi lembaganya sendiri, apa yang telah dicapai pasca 25 tahun reformasi ini mengingat kekuatan pemeriksaan BPK sangat kuat , pada saat ini lebih kuat dan lebih luas” tambah senator asal Jakarta ini.

Menyikapi berbagai dinamika yang ada, apakah UU BPK yang ada saat ini masih relevan ubtuk menyelsaikan berbagai permasalahan yang ada? Tanya Amang Syafrudin selaku Ketua Komite IV dalam sesi diskusi dengan BPK.

Menyambung dari Ketua Komite IV, Elviana menyampaikan temuannya ketika kunjungan kerja ke BPK Sulsel. “Ketika kami di Sulsel, BPK Sulsel menyampaikan bahwa naiknya jumlah temuan, salah satunya karena adanya penambahan jumlah auditor, sehingga kami berharap kepada BPK pusat untuk dapat menambah julha auditor di daerah agar makin banyak yang dapat diperiksa” katanya. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.