DLH Bagi Tiga Zonasi Maksimalkan Pembuangan Sampah di Kabupaten Bogor

Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana. (Khaerul Umam | Pakar)

CIBINONG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, akan membagi zonasi untuk memaksimalkan pembuangan sampah di setiap wilayah. Mulai dari barat, timur hingga selatan Kabupaten Bogor.

Untuk di barat, DLH Kabupaten Bogor merencanakan pembangunan zonasi itu di wilayah Kecamatan Jasinga. Kemudian timur di Kecamatan Cariu, dan di selatan itu di Kecamatan Cijeruk.

Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana mengatakan, pembagian zonasi tersebut nantinya akan membuat pembuangan sampah tidak hanya terfokus pada TPAS Galuga yang saat ini sudah sangat sesak.

“Jadi rencana (zonasi) tersebut untuk mempersiapkan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Seperti di bogor selatan adanya rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, dengan begitu bakal ada penambahan volume sampah. Dan itu harus kita persiapkan,” kata Ade Yana, Senin (24/10/2022).

Untuk wilayah selatan, lanjut dia, nantinya akan meminta fasos-fasum dari KEK Lido. Begitu juga dengan pembangunanya akan direncanakan untuk menggandeng pihak ketiga.

“Untuk pengeluaran pun nantinya bisa lebih irit. Karena saya harapkan nantinya itu bisa berjalan dengan pengelolaanya oleh pihak ketiga. Pemkab nantinya bisa mendapatkan untung dari tipping fee, hasil pengelolaan sampah yang menjadi RDR atau komposit yang masuk menjadi PAD,” paparnya.

Dengan dibagi menjadi beberapa zonasi, Ade Yana meyakini pihaknya dapat melakukan efisiensi dari truk-truk pengangkut sampah yang semula hanya membawa satu truk sampah dalam sehari menjadi dua truk dalam sehari.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova mengaku pihaknya telah melakukan pembahasan dengan DLH terkait pengelolaan sampah. Ia meminta DLH bisa bekerjasama dengan pihak ketiga dalam mengelola atau mengangkut sampah yang ada di Kabupaten Bogor.

“Beberapa daerah lain sudah begitu, bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi DLH tidak perlu memikirkan perawatan kendaraan, BBM atau yang lainnya,” tegas Ferry.

Dengan menggandeng pihak ketiga tersebut, maka anggaran yang dikeluarkan bisa lebih minim. Sehingga, kata Ferry, DLH bisa fokus kepada program dan kegiatan lainnya, sebab persoalan sampah sudah ditangani oleh pihak ketiga.

“Kita dari Komisi III sudah mendorong ke arah situ, karena ketika kita melakukan kunjungan dibeberapa daerah, mereka sudah menerapkan sistem seperti itu,” tandasnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.