Ditangkap Saat Masuk Pekarangan Sendiri, Lima Warga Cijeruk Diduga Jadi Korban Mafia Tanah

Kuasa hukum, Anggi Triana Ismail (kedua dari kiri-red) bersama dengan kliennya menunjukkan barang bukti keabsahan status kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong. IST

CIBINONG – Persidangan lima warga Kampung Palasari Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor yang dituduh bersalah saat masik pekarangannya sendiri, memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi.

Di antaranya Kepala Desa (Kades) Palasari dan Staf PPATS Kecamatan Cijeruk.

Dalam sidang pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Cibinong, kemarin tersebut, terungkap bahwa lahan yang dimaksudkan itu, saat ini berstatus sengketa.

Dimana terdapat dua kepemilikan yang berbeda, antara terdakwa yakni DS yang mengklaim memiliki keabsahan dokumen yang sah atas lahan yang ia miliki berupa girik dan AJB dan pihak penggugat yang mengklaim memiliki keabsahan dokumen berupa SHM.

“Jadi saksi yang diperiksa itu adalah saksi memberatkan. Semuanya sudah terbuka, pengungkapan kebenaran formil dan materil itu sudah kita baca. Pada intinya ada peralihan yang tidak diketahui oleh ahli waris almarhumah, ini sudah mulai terbuka,” kata Kuasa hukum terdakwa, Anggi Triana Ismail kepada wartawan, Kamis (4/8/2022).

Dengan begitu, pihaknya semakin yakin bahwa adanya dugaan mafia tanah dibalik permasalah yang dialami kliennya saat ini.

Untuk memperjuangkan hak kliennya dari ahli waris yang sah, Anggi mengatakan, pihaknya akan melakukan gugatan terhadap Instansi atau lembaga Desa, Kecamatan, BPN, penjual dan pembeli.

“Disitu lah kami berupaya melakukan tindakan hukum lanjutan berupa gugatan perbuatan melawan hukum, lima warga yang sekarang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa sangat kasihan lantaran hilangnya kepemilikan. Ini ibaratnya orang jatuh tertimpa tangga,” paparnya.

“Makannya dari situlah kami harus melakukan upaya yang lebih serius yaitu gugatan dan merangkul satgas mafia tanah, untuk penjual dan pembeli kami akan mencari mana yang pantas untuk ditarik,” sambung Anggi.

Keyakinannya semakin kuat setelah kesaksian dari Kepala Desa Palasari yang saat ini menjabat membeberkan adanya kejanggalan di buku C desa, dimana dalam buku tersebut menjelaskan tentang status peralihan lahan yang meragukan.

Di dalam buku tersebut, kepala desa mengatakan tidak adanya tahun yang tercatat untuk pengalihan lahan milik orang tua DS (terdakwa) kepada orang lain.

“Yang menarik, itu ada penjelasan istilah PW (fatwa waris, red), tapi kades sendiri tidak mengetahui PW itu apa, sehingga dia berinisiatif nanya ke kasi pemerintahan yang menjawab PW itu fatwa waris. Sementara diketahui bahwa nama (S) yang tertera di ini bukan ahli waris,” ungkapnya.

Selain itu, kesaksian yang diberikan oleh Kepala Desa Palasari, menurut Anggi, sangat ambigu. Sebab, saksi mengatakan bahwa S merupakan suami dari ibu DS yang menikah secara siri. Namun keterangan yang diutarakan saksi hanya berdasarkan keterangan dari warga lainnya.

“Saya belajar di ruang hukum selama ini tidak pernah ada jurnal, asas, doktrin dan peraturan perundang-undangan manapun, yang mendukung pernyataan bahwa tanpa ada ikatan baik darah atau perkawinan maka orang itu tidak bisa dikategorikan sebagai ahli waris, maka S ini bukan ahli waris yang sah, apalagi itu nikah sirih yang mana pernikahan itu tidak pernah dilegalitaskan secara negara,” ungkapnya.

Sekedar informasi, kelima warga tersebut dijerat tuduhan pasal 167 ayat (1) KUHP tentang memasuki pekarangan milik orang lain tanpa izin. Kini mereka berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong, Kabupaten Bogor. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.