Disdukcapil Diminta Jemput Bola Capai Target IKD 1,5 Persen di Kabupaten Bogor

CIBINONG – Direktur Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor agar dapat memenuhi target IKD (Indentitas Kependudukan Digital) sebanyak 1,5 persen di Kabupaten Bogor. Hal itu ditegaskan Dirjen Dukcapil saat menghadiri Gebyar Adminduk di Kabupaten Bogor tepatnya di Gor Laga Satria Pakansari Cibinong, Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, percepatan tersebut sangat penting. Mengingat saat ini masyarakat sudah menggunakan gadget, sehingga saat masyarakat tidak membawa dompet saat pengurusan kependudukan baik itu membayar pajak, pengurusan pembayaran apapun tidak lagi bingung dengan cara membuka aplikasi IKD. Saat ini secara nasional sudah menggunakan IKD baru 5 persen dari target 30 persen secara nasional di tahun 2024.

Maka dari itu Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri tersebut mengintruksikan ke Pemerintah Daerah melalui Disdukcapil untuk dapat memenuhi target 30 persen secara nasional dengan melakukan roadshow ke beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. “Kabupaten Bogor penduduknya itu ada sebanyak sekitar 5,7 juta jiwa, jadi target pencapaian aktifasi IKD sebanyak 1,5 persen. Makanya melalui gebyar adminduk ini kita harap dapat dapat mencapai target 1,5 persen,” katanya kepada PAKAR, pada Rabu 3 April 2024.

Ia menjelaskan bahwa pelayanan gebyar adminduk ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan ke masyarakat, seperti mempermudah dalam pengurusan semua dokumen. “Ada 20 dokumen kependudukan yang harus di urus sekarang aktifasi identitas penduduk digital, dan bagi yang punya hp aktifasi IKD terkait pemberlakuan IKD di samping ngurus dokumen lainnya. Sehingga layanan ini lebih mempermudahkan dalam pelayanan publik,” jelasnya.

Dirinya juga meminta agar Disdukcapil memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, mudah, cepat dan gratis atau tidak dipungut biaya. “Disdukcapil harus memberikan layanan prima harus ramah cepat dan cermat dan gratis, jangan ada pungutan liar. Jika ketahuan maka akan dikenakan sanksi hukum. Dan jika ada yang mempersulit pembuatan IKD, saya minta agar masyarakat melaporkan agar segera kita kenakan sanksi,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyampaikan bahwa pihaknya sedang berikhtiar agar penduduk di Kabupaten Bogor sebanyak 5,7 juta jiwa dapat terverifikasi IKD. “Ini adalah ikhtiar Kabupaten Bogor untuk mempercepat identitas kependudukan digital penduduk 5,7 juta dengan adanya percepatan. Dan apa yang menjadi arahan Dirjen kita akan menindak lanjuti untuk pencapaian target ini dengan road show ke kantor pemerintah kecamatan dan desa kantor pelayanan publik dengan mencapai target 1,5 persen,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.