CIAWI – Sejak tahun 2018 hingga 2021, ratusan perizinan untuk bangunan minimarket yang ada di wilayah kerja Unit Pelayanan Teknis (UPT) Ciawi, Kabupaten Bogor, telah dikeluarkan, baik izin operasi dan izin bangunan nya. Pengeluaran izin itupun tanpa adanya hambatan, padahal pada realita kenyataannya, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran atas bangunan tersebut
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, diduga melakukan tebang pilih dalam mengeluarkan izin toko waralaba tersebut. Alasannya, sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penertiban izin usaha toko modern untuk minimarket nomor 63 tahun 2017.
“Dari tahun 2018 sampai tahun 2021 sudah hampir ratusan izin bangunan untuk waralaba yang berada di wilayah kerja UPT bangunan wilayah II,” ungkap kepala tata Bangunan wilayah II, Agung tramedi.
Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya juga sudah menegur banguna-banguna tanpa izin di wilayah kerjanya, namun saat akan melakukan perizinan terhadap aturan perbup nomor 63 tahun 2017.
“Saat ini juga ada dua belas bangunan yang sudah kami tegur lantaran belum memiliki izin dan beberapa sudah dilimpahkan ke satpol-pp Kabupaten Bogor,” tutur Agung.
Ia mengatakan, terkait dengan perbup monetarium atau pasar modern tentunya pihaknya juga sejauh ini berpatokan terhadap peraturan presiden (PP) no 16 tahun 2021.
“Kita sejauh ini berpatokan terhadap PP Persetujuan Banguna Gedung (PBG) dan aturan tersebut tentunya kita selalu jalankan,” jelas Agung
Sementara itu, pengusaha minimarket, yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya merasa heran dan seolah-olah adanya tebang pilih dalam proses pembuatan izin mendirikan bangunan.
“Ya saya heran saja, karena memang penolakan terkait perizinan beralasan terkait dengan perbup pasar modern, padahal jelas PP terkait pbg saat ini sistemnya melalui satu pintu akan tetapi dalam proses perizinan dipersulit,” ujarnya. FIR
