BOGOR – Pejuang Muda progam kolaborasi Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melaksanakan diskusi dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin beserta jajarannya, pada Kamis (25/11/2021).
Dalam pertemuan di kantor Dinsos Kota Bogor tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Diah mengatakan dirinya menyambut baik program Pejuang Muda, hal ini untuk melatih kepekaan sosial bagi para mahasiswa dengan turun langsung ke lapangan.
Disamping itu, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk memonitor program-program Kementerian Sosial sekaligus memberikan masukan dan koreksi sampai bisa masuk ke level mikro atau lingkungan terkecil.
“Jadi program-program Kementerian Sosial di lapangan seperti data dan lain-lain mereka bisa verifikasi. Nah, ini menurut saya bagus juga untuk merekanya mendapatkan ilmu sekaligus pengalaman dan untuk program-program Kementerian Sosial juga bisa mempolareview dan masukan-masukan. Jadi ini satu program yang menurut saya inisiatifnya cukup baik dan melatih kepekaan sosial bagi teman-teman mahasiswa,” papar Diah.
Legislator dari Dapil Jabar III ini berharap dari masukan-masukan kritis para mahasiswa bisa menjadi perbaikan kerja di Kementerian Sosial. Misalnya, seperti yang mengemuka dalam diskusi mengenai kelemahan persyaratan program rumah layak tidak huni (RTLH)
“Misalnya seperti tadi syarat RTLH harus penduduk padahal banyak Kota Bogor yang bukan penduduk. Nah, ini kan masukan-masukan dan bagaimana solusinya. Tadi juga BPJS, walaupun ini bukan di komisi membidangi sosial, tapi pelayanan kesehatan warga tidak mampu kategori PBI masih banyak keluhan. Dan ini masukan-masukan yang kita dapat dari mereka,” paparnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong untuk terus dilakukan perbaikan terhadap data lantaran margin error menunjukkan 5 sampai 10 persen. Selain itu soal temuan data yang meninggal masih masuk data kependudukan yang harus diperbaharui, dan ini ranah Dinas Kependudukan dan Catata Sipil.
“Yang meninggal ini masuk data terpisah kerena takutnya dalam pemilu masuk data pemilih. Ini mungkin masuknya di Disdukcapil karena di Dinsos sudah tidak menerima bantuan tapi di data kependudukan masih tercatat ada,” tandasnya.=ROY
