Dewan Nunggu Draf Raperda, Pemkab Bogor Ngaku Segera Evaluasi

Ilustrasi draf rancangan peraturan daerah. IST

CIBINONG – Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menanggapi desakan DPRD Kabupaten Bogor akan lambatnya penyerahan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pemkab Bogor.

Iwan mengaku akan segera mengevaluasi jajarannya terkait hal tersebut.

“Nanti kita akan evaluasi dulu, dan dalam waktu dekat ini kita akan sampaikan ke DPRD draf raperdanya. Agar nanti teman-teman di DPRD bisa langsung membahasnya,” kata Iwan, Rabu (6/7/2022).

Berdasarkan berita acara yamg disepakati Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bogor dan Bagian Perundang-Undangan Sekretariat (Setda) Kabupaten Bogor, seharusnya draf Raperda tersebut diserahkan paling lambat Maret 2022.

Iwan mengaku tak mengetahui pasti penyebab lambatnya penyerahan draf raperda ke DPRD. Padahal sudah pertengahan tahun 2022, dimana seharusnya sudah ada beberapa raperda yang dibahas oleh DPRD. “Iyah makanya kita lihat dulu permasalahannya,” singkat Iwan.

Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bogor, Aan Triana Al Muharom mengaku, pihaknya sudah menunggu Pemkab Bogor sembilan bulan untuk menyerahkan draf raperda yang akan dibahasnya. Namun hingga saat ini tidak ada satupun yang disampaikan.

“Kita tidak pernah tahu yang terjadi di internal eksekutif (Pemkab Bogor-red). Padahal mereka yang mengusulkan Propemperda dan sudah kita paripurnakan di akhir 2021. Dan dari November 2021 sampai hari ini kan sudah hampir sembilan bulan namun faktanya tidak ada satupun raperda yang masuk,” kata Aan.

Ia mempertanyakan keseriusan Pemkab Bogor dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab menurut Aan, sesuai dengan undang-undangn 23 tentang pemerintah daerah, DPRD dan Pemkab Bogor adalah penyelenggara pemerintahan.

“Sebenarnya jika mengacu kepada berita acara yang telah disepakati antara Pemkab Bogor dan DPRD, jika sampai triwulan pertama belum masuk draf raperdanya maka raperda yang ada di dalam propemperda 2022 gugur semuanya,” kata dia.

Dengan gugurnya seluruh raperda tersebut, kata Aan, tidak ada pembentukan perda di 2022. Termasuk perda reguler yakni Perda Laporan Pertangung Jawaban Pemerintah (LPJP), APBD perubahan, APBD 2023.

“Itukan pembahasan-pembahasan yang sangat krusial. Makannya jika tidak ada tiga perda tersebut tidak ada kegiatan di Kabupaten Bogor pada 2023. Makanya kita minta keseriusan Pemkab Bogor,” tegas Aan. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.