Dewan Dapil 2 Marah, Banyak Pemdes Belum Menyerahkan LKPJ Tahun 2023

Anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Bogor, Beben Suhendar. IST

SUKAMAKMUR – Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Beben Suhendar menyesalkan banyak pemerintah desa yang belum menyelesaikan Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) tahun 2023.

Padahal, kata Beben, LKPJ ini menjadi kewajiban pemerintah desa setelah menerima anggaran. Jangan hanya bisa menuntut masalah UU Desa, meminta jabatan diperpanjang, anggaran dana desa ditambah, tapi laporan tidak diselesaikan.

“Nah maksud saya tuh coba lah dipertanggungjawabkan secara administrasi. Jangan sampai menambah persoalan baru,” ujar Beben saat kegiatan reses di Kecamatan Sukamakmur, kemarin.

Lanjut dia, hari ini dirinya sangat sedih membaca berita ada mantan Kades di Gunung Putri harus divonis 6 tahun penjara karena menyelewengkan Samisade dan Dana Desa.

“Ini harus jadi cermin, jangan sampai ada kasus seperti ini lagi di Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Komisi 1 yang secara lingkup kerja berhubungan dengan inspektorat dan aparat penegak hukum, hanya mengingatkan agar menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya, dan sejujur-jujurnya.

“Sekarang April, tapi masa baru dua desa yang baru melaporkan LKPJ padahal ini kewajibannya mereka, apa susahnya sih bikin laporan,” ungkapanya.

Kalau memang merasa tidak bisa membuat LKPJ, tegasnya, kan ada kecamatan.

“Jangan sampai anggaran sudah diterima, bukti fisiknya tidak ada, laporan secara tertulisnya juga tidak ada. Ini kan jadi pertanyaan apa yang buat ini belum selesai, apa fisiknya belum selesai, kan duit dapat dikerjakan, lalu dilaporkan, apa susahnya,” imbuhnya.

Ia berpikir perlu ada perubahan pola pikir di pemerintahan desa.

“Makanya harus dirubah juga pola pikir desa tuh, siapapun yang menggunakan uang harus dipertanggungjawabkan, cobalah jangan mengundang kecurigaan orang,” tandasnya.

“Masa bikin LKPJ susah, saya sudah ingatkan, ya itu kan bagian tugas kita mengingatkan mereka, coba segera itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Camat Sukamakmur, Bakrie Hasan mengaku sering kali mengingat Pemdes untuk menyegerakan apa yang menjadi kewajiban di desa.

“Kalau anggaran dari pemerintah sudah diterima, gunakan dan buat laporannya,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.