JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan penolakan sejumlah partai politik dan pemeritah merevisi UU Pemilu. Sebab saat pembahasan di Komisi II pembahasan RUU Pemilu sudah selesai dan sekarang sudah masuk ke Badan Legislasi DPR.
“Sebenarnya sudah selesai dan sekarang ada di Baleg. Namun anehnya, ada mulai beberapa partai menolak revisi, padahal ketika di Komisi II mereka perlu revisi. Naif jika mempermasalahkannya di Baleg. Kenapa set back? sangat tidak progresif dan menjadi wasting time,” kata Mardani di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Politisi PKS ini mengatakan, dirinya telah menyampaikan pentingnya revisi UU Pemilu dalam beberapa kesempatan untuk memperbaiki kualitas pemilu sekaligus menghindari munculnya ratusan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah dalam waktu yang sangat panjang. “Ini perlu dilakukan mencegah lahirnya tirani dan oligarki yang terstruktur,” kata Mardani.
Ia mengatakan, kehadiran Plt kepala daerah bisa membuat pemda sangat tidak efektif karena tidak dipimpin oleh kepala daerah definitif. Padahal di masa pandemi, dengan refocusing anggaran, pengambilan keputusan yang sangat fundamental, diperlukan kepala daerah definitif yang memiliki mandatory politik yang kuat. “PKS mengusulkan diadakan normalisasi pilkada di 2022 dan 2023,” kata Mardani.
Urgensi merevisi UU Pemilu 2019 lalu. Sebab muncul kompleksitas teknis elektoral yang berdampak pada korban jiwa, kemudian permasalahan polarisasi yang melemahkan civic culture merupakan beberapa hal yang kita hadapi di 2019. Tak bisa dibayangkan jika nanti Pilkada bersamaan dengan Pilpres dan Pileg.
“Meskipun Pilkada-nya tidak serentak dengan hari pemungutan suara Pilpres & Pileg, tahapan pelaksanaan akan beririsan dan memberikan beban yang luar biasa bagi penyelenggara. Dan lagi-lagi konsentrasi kita terpecah belah antara pilpres maupun pilkada,” terang Mardani. MHD
