BOGOR – Kelompok Tani Subur Makmur, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur melakukan panen raya pertama di tahun 2021 ini. Panen raya tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin, Camat Bogor Timur, Wawan Sanwani, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertaanian (DKPP) Kota Bogor, Lurah Sindangrasa dan seluruh anggota kelompok tani Subur Makmur.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan hasil oanen tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu, hal itu disebabkan berkurangnya hama saat menjelang panen. “Kita bersyukur panen tahun ini lebih banyak dari panen sebelumnya,” ucap Jenal, Kamis (20/5/2021). Namun, lanjut Jenal, dirinya sangat prihatin semakin tahun lahan pertanian di Kota Bogor semakin berkurang.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, terhitung dari tahun 2009 di peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2021 lahan pertanian di Kota Bogor ada 900 hektare, kemudian di perda 11 tahun 2011 berkurang menjadi 600 hektare dan sekarang di perda RTRW menjadi 120 hektare. “Saya tidak tahu 5 tahun kedepan masih ada atau tidak lahan pertanian di Kota Bogor. Itu artinya perlu dukungan seluruh stakeholder terhadap sektor pertanian dan bukan hanya swasembada pangan tapi perlu diketahui kawasan lindung dan kawasan resapan airnya,” jelasnya.
Padahal, kata pria yang akrab disapa JM ini, ada hukum yang mendukung lahan pertanian yaitu undang-undang 41 tahun 2009 dan perda provinsi Jawa Barat 27 tahun 2010 tentang perlindungan lahan pertanian abadi berkelanjutan yang isinya bahwa pemerintah berkewajiban mempertahankan lahan abadi pangan berkelanjutan termasuk pembelian lahan pertànian. “Kenapa di Kota Bogor tidak melakukan itu?, karena saya memaklumi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kita tidak mencukupi, tetapi upaya kita harusnya bisa menuju kesana minimal pertahun ada 1 atau 2 hektare yang kita bebaskan, karena itu sebagai ruang terbuka hijau dan resapan air juga. Penting sektor pertanian menjadi perhatian semua pejabat baik itu tingkat lokal maupun nasional,” paparnya.
Menurut dia, Wakil Walikota pun merespon baik dan menerima aspirasi para petani, bahwa kepastian hukum para petani untuk bisa bercocok tanam dan pemerintah harus hadir ditengah petani. “Yang jadi pekerjaan rumah kami adalah alat pertanian yang sangat prihatin dari awal kami bercocok tanam kami pinjam ke orang lain dan sampai penggilingan juga kita pinjam ke orang lain, itulah perlu hadirnya pemerintah tidak hanya peduli terhadap lahannya,” bebernya.
Sementara, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menuturkan panen raya kelompok tani subur makmur ini bisa membantu untuk ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kedepan harus pikirkan keberadaan lahan-lahan pertanian berkelanjutan harus dipenuhi, termasuk jumlah batasan lahan pertanian berkelanjutan yang harus dibebaskan untuk dijadikan lumbung pertanian masa depan. “Jadi saya memberikan apresiasi untuk pak Jenal Mutaqin yang terus menerus memberikan perhatian kepada pertanian di Kota Bogor,” ucapnya. RIF
