Darurat Judi Online

Redaktur Pelaksana Harian PAKAR, Roy Andi. IST

Praktik judi online di Indonesia seakan tak ada habisnya. Meski sudah banyak yang ditutup, namun tetap saja masih menjamur.


Pemerintah pun berencana memberantas judi online secara holistik. Mereka, bakal bahu membahu melalui satuan tugas (Satgas) terpadu yang dibentuk, kemudian bekerja keras menuntaskan pemberantasan mata rantai judi online tersebut.


Terkini, Kota Bogor menjadi kota kedua dengan jumlah pejudi daring (Judi Online) terbanyak dimana perputaran uang atau nilai transaksi mencapai Rp612 miliar.
Termasuk Kecamatan Bogor Selatan yang menjadi kecamatan dengan jumlah penjudi online terbanyak, karena ada 3.720 orang dan nilai transaksi Rp349 miliar.


Pemkot Bogor pun tak tinggal diam, karena melalui Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari, ia menegaskan, akan langsung membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online, untuk menyusun solusi dan pencegahan berbagai bentuk modus judi online atau daring di masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).


Langkah tersebut memang patut diapresiasi, meski apakah akan ada hasilnya dimana jumlah pelaku judi online bakal berkurang atau malah jadi bertambah.


Pemkot Bogor sebaiknya jangan setengah-setengah dalam menuntaskan permasalahan judi online ini. Hal tersebut, jika tidak dilakukan secara maksimal tentu akan menambah panjang daftar orang miskin di Kota Hujan.


Apapun bentuknya judi, jelas itu bakal membuat permasalahan dan merugikan. Terlebih, berdasar temuan Kecamatan Bogor Selatan, sebagian besar pelaku judi online itu adalah warga dari kalangan menengah ke bawah.


Hery Antasari harus mempunyai trik atau cara yang khusus dalam memberantas judi online di wilayah yang ia pimpin. Apa itu caranya, silahkan rumuskan dengan instansi terkait karena melakukan ini tentu membutuhkan sinergitas dengan semua pihak yang terkait.


Saya pernah membaca jika untuk membumi hanguskan judi online ini, dimulai dari sektor keuangan terlebih dahulu.


Bahkan, ada yang mengatakan cara ampuh memberantas mata rantai judi online, paling utama adalah akun judi online yang selama ini menggunakan virtual di bank-bank, harus dihapus ekosistemnya.


Dimulai dari rekening bank secara menyeluruh, ditertibkan, karena sampai sekarang bank belum berani memblokir virtual akun.


Jadi, bank-bank harus diberi payung hukum yang kuat. Jangan sampai pemblokiran dan pembekuan rekening bank justru malah menimbulkan masalah baru di masa-masa yang akan datang.


Selain dari bank, perlu juga dibuat ketentuan bahwa merchant dilarang memfasilitasi layanan top up untuk judi.
Tak hanya merchant, pelaku usaha sektor keuangan juga dilarang memfasilitasi judi daring. Lebih ketat kepada penyelenggara transfer dana dan payment gateway.

Bahkan, penyelenggara e-money perlu melakukan due diligence untuk voucer games.


Maksudnya, diperketat lagi marchant QRIS yang digunakan untuk top up voucer games dan sekaligus terapkan transaksi kecil-kecil top up.


Nah, apakah hal-hal diatas itu bisa dilakukan juga di tingkat lokal (Kota Bogor). Kita tunggu saja episode selanjutnya pemberantasan judi online yang saat ini makin meresahkan saja. (*)

Penulis:

Roy Andi

Redaktur Pelaksana Harian PAKAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.