Dapat Ultimatum, BPKAD Catat Lima SKPD Terendah Dalam Serapan Anggaran

Ilustrasi serapan anggaran. IST

CIBINONG – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencatat ada lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terendah dan lambat dalam menyerap anggaran daerah.

Di antaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Kemudian, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Mely Kamelia menjelaskan, karena lambatnya serapan anggaran tersebut, realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun.

“Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 dari dari target Rp9,60 triliun,” ungkap Mely kepada wartawan, Kamis (18/4/2024).

Namun begitu, Mely juga mengungkap ada sejumlah SKPD yang tinggi atau cepat dalam penyerapan anggaran.

Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Lalu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara, kondisi masih rendahnya serapan sepanjang 2024 ini pun menjadi sorotan Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Asmawa mengultimatum jajaran SKPD agar memaksimalkan serapan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Bogor.

Menurutnya, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang beruntung karena memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp10 Triliun.

“Tidak semua daerah memiliki anggaran banyak seperti Kabupaten Bogor ini. Sehingga harus bisa dikelola dengan benar,” tegas Asmawa.

Dia menyinggung sejumlah SKPD yang tidak secara maksimal mampu mengelola dan menyerap anggaran yang telah diploting untuk pembangunan.

Meski tak secara detail disebutkan, Asmawa menyebut bahwa ultimatum yang diberikan ini merupakan sebuah peringatan bagi SKPD yang tidak becus dalam menggunakan anggaran.

“Saya orang yang tidak senang ada uang di kas daerah, harusnya bisa dimanfaatkan. Tentu kepala BPKAD tidak mudah mencairkan tanpa proses administrasi yang benar. Poinnya adalah uang keluar outputnya jelas. Semua kita lakukan percepatan sesuai koridor perundang undangan,” jelasnya.

Asmawa mengatakan, evaluasi yang dilakukan terhadap SKPD nantinya diukur bagaimana cara mereka menggunakan anggaran.

“Saya minta ukuran evaluasi adalah ini. Secara berjenjang dan masing masing pejabat melakukan itu. Tugas kita adalah membina, tapi kalau tidak bisa dibina ya kita binasakan, itu halal hukumnya, karena tidak mungkin kita biarkan,” tegasnya.

Dia menilai apabila SKPD tidak dengan baik mengelola dan menggunakan anggaran maka akan mengorbankan masyarakat. Sehingga untuk saat ini, semua harus secara cepat dan baik melaksanakan program kerja yang telah dirinci sejak awal.

“Beberapa bulan ini kami maklumi karena ada pesta demokrasi. Tapi
ini sudah dianggarkan, jika tidak dilaksanakan kasihan, kasihan masyarakat kabupaten Bogor,” tuturnya.

“Hitung hitungan APBD insyaallah saya paham. Saya bisa monitor, saya akan tahu SKPD mana yang pelan jalannya seperti siput, tapi ada juga yang kencang,” imbuhnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.