Covid-19 Tak Kunjung Usai, Verval DTKS Juga Belum Selesai

Ragam jenis Bansos untuk keluarga miskin dari Kemensos di tengah pandemi corona. IST

KEMANG – Memasuki tahun kedua kemunculan virus corona, rupanya virus yang terkenal dengan nama Covid-19 ini, belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai cepat dan segera pergi cepat dari bumi Indonesia.

Padahal, “serangan” virus ini telah memporak porandakan berbagai sendi kehidupan anak bangsa, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Meski berbagai dampak tersebut coba diatasi pemerintah, namun si corona tetap saja masih terus mengancam.

Di bidang sosial, meski keuangan negara ikut terpengaruh, namun pemerintah masih terus berusaha memberikan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin dan warga terdampak corona.

Di tahun 2021 ini, Kementerian Sosial (Kemensos) RI tetap menyalurkan bansos yaitu melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sembako dan adapula Bantuan Sosial Tunai (BST).

Seluruh penyaluran bansos ini ditujukan bagi warga masyarakat pra sejahtera, dengan basis data penerima manfaat diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun sayangnya, dalam prakteknya, program – program bansos ini masih banyak sekali kelemahan, seperti salah data, salah sasaran, tidak tepat mutu dan tidak tepat waktu serta kendala lainnya.

Berbagai kelemahan ini, terutama soal validasi data, seringkali di manfaatkan para oknum yang berniat mengeruk keuntungan pribadi, baik penyelewengan atau pemyalahgunaan data, bahkan hingga korupsi.

“Berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 146/HUK/202 per 5 Oktober 2021, di Kabupaten Bogor tercatat ada sebanyak 337.139 rumah tangga yang masuk dalam DTKS,” Ungkap Jodi Anggoro, Kasi Fakir Miskin, Bidang Linjamsos Dinsos Kabupaten Bogor, Sabtu (24/4/2021).

Ia menjelaskan, sistem pendataan DTKS dibuat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dengan penetapan (penerima) bansos dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“(jadi) penetapan nya bukan dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Bansos tersebut penyalurannya melalui PT. Pos dan Himpunan Bank Negara (Himbara),” bebernya.

Saat ditanya soal masih adanya data yang tidak valid dan upaya apa yang akan atau sudah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk perbaikan dan akurasi data penerima bansos, Jodi hanya memberikan jawaban singkat.

“Upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dan monitoring (pengawasan),” pungkasnya. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.