Caleg Tuty Alawiyah Terancam Pidana, Ini Kata Bawaslu 

Terlihat warga yang mayoritas ibu-ibu saat menerima pemberian sembako minyak goreng yang ditempeli stiker Caleg Gerindra Dapil 3 Tuty Awaliah. Ujang | Pakar

CARINGIN – Terkait adanya dugaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15 Tahun 2023 tentang kampanye, yang dilakukan Caleg Partai Gerindra Dapil 3 Kabupaten Bogor Tuty Alawiyah yang membagikan sembako minyak goreng kepada warga saat kampanye di Kampung Cipopokol, Desa Pasir Muncang, Kecamatan Caringin. Apabila memang terbukti melakukan pelanggaran PKPU, maka Tuty Alawiyah Terancam sanksi hukum pidana. 

Bahkan, bukan saja membagikan sembako minyak goreng, kampanye Caleg yang saat ini duduk di Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor itupun diduga telah melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanyenya. Sanksi hukum bagi pelanggar PKPU dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat tegas. Yakni, pelanggarnya maksimal dihukum pidana empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Caleg itupun otomatis akan diskualifikasi dari penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Ridwan Arifin langsung memerintahkan ketua Panwascam Caringin Hari untuk melakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran tersebut.  “Kami sudah hubungi ketua Panwascam Caringin, untuk melakukan pendalaman dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran tersebut di Desa Pasir Muncang,” kata Ketua Bawaslu Saat Dihubungi Pakar. 

Ridwan menjelaskan, tugas Panwas maupun Bawaslu adalah melakukan pendalaman dan penelusuran. Terkait dengan dugaan pelanggaran UU pemilu. “Tugas kami melakukan pendalaman, terkait siapa yang membagikan, siapa yang menerimanya, apalagi mengunakan atribut kampanye. Makanya ini kami sudah perintahkan ketua Panwascam,” tegasnya. 

Sementara itu, pengamat politik dari Vounder Visi Nusantara Maju Yusfitriadi menegaskan, larangan dalam berkampanye tertulis ada pasal 280 Undang-undang No. 7 tahun 2017. Pada pasal tersebut salah satu pointnya adalah larangan memberikan apapun diluar aturan dan ketentuan PKPU.

“Sudah jelas larangan dalam UU Pemilu itu isinya,  menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada peserta kampanye pemilu. Sehingga fenomen bagi-bagi uang dan materi lainnya termasuk minyak goreng kepada masyarakat dalam berkampanye jelas perbuatan yang melanggar,” ungkapnya. 

Namun lanjut dia, sering kali pasal tersebut disiasati dan dikaburkan maknanya oleh para pelaku kampanye yang membagi-bagian uang atau barang tersebut. Salah satu bentuk penyiasatan dan mengkaburkan makna pasal tersebut, dengan mempertanyakan unsur peserta kampanye.

“Nah,  Siapakah yang disebut peserta kampanye, apa kriteria peserta kampanye dan sebagainya. Selain itu, proses penanganan pelanggaran dan penegakan hukum pemilu tidak tegas oleh Bawaslu. Bawaslu hanya bersifat pasif tidak aktif. Dimana terkadang bawaslu hanya mengandalkan laporan dari dari masyarakat. Padahal jelas dalam undang-undang bahwa pelanggaran bisa dari laporan, temuan dan informasi awal. Makan dengan tidak seriusnya bawaslu dalam menangani pelanggaran tersebut, peserta pemilu tidak ada yang merasa takut dalam melanggar undang-undang pemilu,” pungkasnya. UJG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.