Bupati Cianjur Tegaskan Penyaluran BPNT Harus Sesuai Aturan

Bupati Cianjur H. Herman Suherman, saat diwawancarai awak media. Esya | Pakar

CIANJUR–Selama tahun 2021 lalu, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) banyak ditemukan yang tidak sesuai mekanisme. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terpaksa langsung mengambil langkah kebijakan agar tahun ini ketidaksesuaian mekanisme tersebut, segera dapat diperbaiki.
Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan jika pihaknya telah banyak menerima laporan temuan yang tidak sesuai mekanisme tersebut, sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial selama 2021 lalu. Berdasarkan hasilnya, terdapat hal-hal yang tidak sesuai aturan.


“Salah satu contohnya, seperti bantuan (BPNT) menggunakan sistem paket? Itu tetap tidak boleh. Terus ada e-warong yang bukannya hanya sebulan sekali, itu juga tidak boleh,” kata H Herman kepada awak media, Rabu (26/01/2022).


Pasalnya, lanjut Herman, sudah menyebarkan surat edaran agar pelaksanaan BPNT harus sesuai aturan. Terutama bagi keluarga penerima manfaat (KPM), bisa membeli berbagai komoditas kebutuhan di e-warong di mana saja.
“Kan sudah jelas, bantuan dari pemerintah itu ditransfer langsung uangnya ke setiap KPM. Ibaratanya KPM itu raja. Mau beli apa saja (komoditas disesuaikan dengan aturan) atau di mana saja itu silakan. Misalnya mau beli beras, silakan beli mau 5 kilogram, 10 kilogram. Makanya, tidak ada sistem-sistem paket,” tegasnya.


Menurutnya, sangat penting bagi e-warong untuk menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi KPM. Artinya, KPM nanti bisa meminta segala komoditas kebutuhan yang diperlukan sesuai atauran. “Misalnya tidak suka daging ayam, KPM bisa memesan daging sapi ke e-warong. Mau telor silakan, mau buah-buahan silakan. Oleh karena itu, E-warong harus siap tersedia,” ungkapnya.


Dia menegaskan penting juga bagi setiap KPM maupun e-warong sebagai penyedia memahami aturannya. Makanya jika sudah memahaminya, maka tidak ada terjadi permasalahan-permaslahan. “Seperti kemarin ada kasus kualitas beras jelek di Kecamatan Gekbrong. Kalau memang masyarakatnya mau dan tidak mempermasalahkan karena harganya lebih murah, silakan saja. Yang gak boleh itu kualitas berasnya jelek tapi dijual Rp12 ribu. Itu yang menyalahi aturan,” tandasnya.

Untuk itu, imbuh Bupati, sebagai tim koordinasi (Tikor) kecamatan juga harus mengawasi setiap e-warong sebagai penyedia BPNT. Misalnya, harus dipastikan di setiap e-warong memasang daftar harga setiap komoditas yang akan dijual ke setiap KPM. “Jadi nanti bisa dilihat masyarakat. Jadi masyarakat jangan dibohongi terus. Kasihan sebagai penerima maamfaat KPM,” ucapnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Sosial ((Dinsos) Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menambahkan evaluasi pelaksanaan BPNT membahas berbagai permasalahan dari mulai temuan hingga laporan. Dari hasil evaluasi, kata Asep, dipandang perlu meningkatkan pola pembinaan kepada KPM maupun e-warong.


“Memang jika ada laporan dari KPM soal kualitas sembako yang mereka terima, kita tindak lanjuti dengan membina e-warong agar menyediakan komoditas yang lebih bagus,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.