CIBINONG – Keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan adanya revisi capaian Vaksinasi Covid-19 belum bisa terwujud. Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pusat hingga saat ini belum memberikan keputusan.
“Kami sudah sampaikan ke Satgas Covid-19 Jawa Barat terkait revisi itu, tapi masih belum ada jawaban,” kata Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Hadijana, Minggu (12/12/2021).
Keinginan revisi itu terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru terkait dengan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor. Per Agustus lalu, BPS mencatat ada sebanyak 5,4 juta jiwa penduduk.
Sementara, target yang diberikan pusat kepada Kabupaten Bogor yakni 70 persen dari jumlah penduduk sebanyak 6 juta jiwa.
Artinya, jika mengacu pada data terbaru BPS, Pemkab Bogor memiliki target sebanyak 3,78 jiwa dari 5,4 juta penduduk. Bukan sebanyak 4,2 juta atau 70 persen dari 6 juta penduduk yang ditargetkan pusat.
“Intinya sudah kami sampaikan. Tapi memang belum ada jawaban dari sana (Satgas Jabar),” ungkapnya menekankan.
Jika keinginan revisi tersebut disetujui, maka kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Bogor otomatis akan turun dari level dua menjadi level satu.
Bupati Ade Yasin menilai, jika revisi itu disetujui, maka capaian vaksinasi Kabupaten Bogor telah menyentuh 70 persen dan layak menyandang PPKM Level 1.
“Jika dirasionalisasikan dengan target vaksinasi berdasarkan jumlah penduduk terkini, maka capaian vaksinasi di Kabupaten Bogor sudah melebihi target bahkan sudah mencapai 70 persen,” katanya.
Ade Yasin pun mengaku pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan kepada Gubernur Jabar sebagai Ketua Satgas Provinsi agar merevisi target vaksinasi Kabupaten Bogor.
“Jadi ketika kami menerima survei terakhir dari BPS jumlahnya 5,427 juta penduduk, seharusnya dengan capaian vaksinasi sekarang, kita sudah level 1. Kita sudah diskusi dengan Forkopimda dan membuat surat untuk disampaikan ke Kapolri, kami ingin ada perbaikan data. Surat akan kita kirim juga ke Gubernur tembusannya ke pemerintah pusat,” papar Ade Yasin. =MAM
