GUNUNGSINDUR – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di sejumlah wilayah kecamatan terus saja menuai sorotan. Kritikan tajam atas jeleknya mutu (kualitas) dan kurangnya jumlah (kuantitas) komoditi barang disuarakan lantang sejumlah pihak, tidak terkecuali para pemuda yang tergabung di dalam berbagai wadah organisasi kepemudaan.
Di Kecamatan Gunungsindur, pasca di temukan adanya praktik pengumpulan kartu kesejahteraan sosial (KKS), praktik penggesekan oleh selain KPM serta ada keterlambatan penyaluran, para pemuda kembali menemukan adanya penyaluran komodiras barang dengan kualitas yang jelek dan kuantitas yang kurang.
“Dari hasil investigasi langsung ke KPM, kami telah temukan adanya berbagai macam jenis pelanggaran dari pedoman umum pelaksanaan BPNT. Hal ini jelas sangat merugikan warga masyarakat sebagai KPM. Kami akan terus kawal dan perjuangkan hak – hak KPM,” tegas Suparman Nurjaman, Ketua PK KNPI Gunungsindur, Rabu (12/01/2021).
Ia mengungkapkan, penemuan kualitas barang yang jelek seperti apel busuk dan beras jelek bukan jenis premium, sudah banyak ditemukan bukti – buktinya dari sejumlah KPM di beberapa desa. Hal ini tentunya, lanjut Suparman, tidak boleh terus didiamkan. Terlebih pihak suplier (penyalur) juga sangat sulit ditemui untuk dimintai agar ada perbaikan kualitas dan kuantitas dari komoditas barangnya.
“Sejak bulan Mei 2021, kami sudah minta agar bisa ketemu suplier barang untuk menyampaikan keluhan dari KPM soal kualitas dan kuantitas barang. Tapi TKSK dan suplier sama sekali tidak merespons hal tersebut hingga saat ini,” cetusnya.
Suparman menegaskan, pengurus PK KNPI dan Karang Taruna Kecamatan Gununsindur akan menyiapkan semua bukti – bukti yang ada terkait pelanggaran Pedum Pelaksanaan progran BPNT ini untuk disampaikan secara resmi kepada semua pihak terkait.
“Kami akan mengirim surat resmi ke Dinsos, Polres dan Kejaksaan dan akan kami tembuskan ke Kemensos RI. Jika diperlukan kami akan audiensi bahkan kalau semua pihak tetap diam, bisa juga kami lakukan demo.” tukas Suparman.
Hal senada diungkapkan Ketua PK KNPI Parung Fikar Haerul Fahmi saat bersama Ketua Kartar Gunungsindur dan sejumlah pengurus lainnya tengah mengadakan satu pertemuan membahas BPNT. Fahmi mengungkapkan berbagai bukti adanya pelanggaran Pedum BPNT juga telah ditemukan di Kecamatan Parung dan kecamatan – kecamatan lainnya.
“Ini sudah menjadi masalah umum dan diketahui banyak orang. Kami sebagai pemuda akan bergerak bersama untuk memperbaiki pelaksanaan dari program BPNT. Hari ini, BPNT terkesan menjadi sarana ambil untung bisnis semata, tidak mempertimbangkan segi kualitas dan kuantitas barang, kebutuhan KPM dan lainnya,” cetus Fahmi.
Selain itu, lanjutnya, dari penelusuran yang dilakukan timnya, para suplier juga tidak memberdayakan agen e-warong agar bisa mandiri. Bahkan terkesan menutup semua potensi dari warga masyarakat di wilayah yang sejati nya harus diberdayakan.
“Di tiap wilayah kecamatan ada penjual komoditas barang yang dibutuhkan KPM, ada potensi dari warga dan pemuda yang bisa diberdayakan. Tapi para suplier itu seolah tutup mata dan tidak mau peduli. Karena mereka rata – rata berasal dari luar wilayah dan lupa kearifan lokal dari tiap wilayah kecamatan,” tegasnya.
Dikonfirmasi beragam keluhan ini, Ketua TKSK Gunungsindur, Sayati mengaku masih dalam kondisi sakit. Sementara hingga berita ini dibuat, Ketua TKSK Parung Dimyati dan Ketua Forum TKSK Kabupaten Bogor Mahmur Memed atau Amung belum bisa dihubungi oleh awak media ini. =FRI
