CIBINONG – Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan meminta para pengusaha penyedia jasa untuk melakukan pengambilan uang termin. Hal ini dilakukan untuk mempercepat realisasi.
“Iyah, rata-rata penyedia jasa hanya mengambil uang muka saja, sementara uang termin satu, dua itu diambil sekalian, akibatnya serapan masih rendah,” ujar Wildan kepada wartawan belum lama ini.
Lanjut dia, hingga saat ini serapan anggaran masih 60 persen. “40 persen untuk kegiatan fisik, 20 persen lebih kepada kegiatan reguler seperti Diklat,” jelasnya.
Namun begitu, serapan anggaran akan meningkat menjelang pertengahan akhir tahun, dimana rata-rata penyedia jasa mulai melakukan penagihan. “Di akhir tahun pastinya serapan akan tinggi,” terangnya.
Meski begitu, ia memastikan serapan anggaran tahun 2022 akan maksimal di akhir tahun ini.
“Saya optimis di akhir tahun serapan anggaran sesuai dengan realisasi, tapi tetap saya ingin pengusaha mengambil uang sesuai termin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Soebiantoro terkesan pesimistis saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kegiatan yang ada di dinasnya akan selesai di akhir tahun.
“Saya sih inggin di akhir tahun kegiatan semuanya selesai, tapi nanti lah saya takut salah ngomong,” ujar Soebiantoro kepada wartawan.
Lanjut dia, di tahun 2022 ini DPUPR hanya mengelola 168 kegiatan, dan rata-rata kegiatan nilainya di bawah Rp3 miliar.
Sementara, satu kegiatan seperti proyek jalan Bojonggede-Kemang dinilai paling memakan anggaran yang paling besar sebesar Rp44 miliar. “Proyek Bomang saja yang besar, lainnya hanya 3 dan 4 miliar ke bawah,” tandasnya. =YUS
