BPHRD Tak Kunjung Cair, Staf Desa di Kabupaten Bogor Belum Gajian 6 Bulan

Ilustrasi gaji staf desa. IST

CIBINONG – Staf desa di Kabupaten Bogor mulai gelisah. Enam bulan mereka tak menerima gaji lantaran Pemkab Bogor lambat mencairkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk 416 desa di wilayahnya.

Anggaran BHPRD yang diketahui sebesar Rp227,5 miliar tersebut hingga saat ini belum juga sampai ke rekening kas desa.

Kegelisahan itu pun mulai disuarakan oleh sejumlah staf desa. Mereka mengadukan kondisi itu langsung melalui media sosial DPRD Kabupaten Bogor.

“Assalamualaikum, bapak DPRD yang terhormat tolong saya mau memberikan aduan mengenai lambatnya penyaluran BHPRD Kab. Bogor yang sampai saat ini belum juga turun. Kita sebagai staff desa sangat kebingungan mencari dana pinjaman terus menerus dikarenakan kami staff desa selama 6 bulan ini belum mendapatkan gaji. Tolong pak aduan ini ditindaklanjuti,” ujar salah satu staf desa.

Dia berharap DPRD bisa mendorong percepatan pencarian tersebut. Sebab menurutnya, gaji yang bersumber dari BHPRD itu merupakan sumber utama bagi dirinya dan staf desa yang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Tolong pak aduan ini tindaklanjuti,” jelasnya.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah berkilah bahwa lambatnya pencairan BHPRD dikarenakan draft Peraturan Bupati (Perbup) belum disahkan oleh Kemendagri.

“Saat ini draft Perbup BHPRD tinggal menunggu rekom dari Kemendagri, sebagai syarat pengesahan,” kata Renaldi kepada wartawan.

Menurutnya, terganjalnya pengesahan Perbup tersebut berdampak pada usulan desa untuk pencairan BHPRD.

“Belum ada yang mengusulkan, karena Perbup yang jadi dasar usulan belum dapat rekom dari Kemendagri,” jelasnya.

Renaldi menyebut bahwa alokasi dana BHPRD yang akan dikeluarkan Pemkab Bogor kepada seluruh Desa Se-Kabupaten Bogor senilai Rp227,5 miliar untuk tahun 2023.

“Total tahun ini sekitar Rp227,5 miliar untuk disalurkan ke 416 Desa,” ungkapnya.

Dia pun berharap rekomendasi Perbup yang ada di Kemendagri itu segera diturunkan agar percepatan pencairan BHPRD segera dilaksanakan.

“Mudah-mudahan minggu ini keluar rekom dan selanjutnya bisa dimohon untuk pencairan,” tandasnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.