CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan pos anggaran sebesar Rp9,5 miliar untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan di 36 desa 26 Kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldy Yushab meminta panitia Pilkades yang ada setiap desa untuk tidak memungut biaya atau menerima bantuan anggaran dari calon kepala desa. Sebab, anggaran sudah disiapkan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Bogor.
“Panitia dilarang meminta ke para calon, dana Pilkades hanya bersumber dari APBD dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menekankan, Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran untuk memenuhi semua kebutuhan pelaksanaan pilkades. Namun anggaran itu dikeluarkan setelah panitia pilkades telah melewati semua tahapan.
Untuk kebutuhan awal, panitia di tingkat desa bisa menggunakan anggaran hasil menyisihkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) dalam bentuk tabungan Pilkades.
“Tapi kalau desa yang tidak ada(tabungan pilkades), bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat, suporter seperti misal pelaku ekonomi yang merasa ingin membantu, itu partisipasi masyarakat,” jelas Renaldi.
Untuk itu, kata Renaldi, pihaknya tidak menutup pintu bagi partisipasi masyarakat yang ingin membantu menyukseskan pilkades 2023. Namun dengan catatan, hal itu tidak mengikat, apalagi mengarahkan condong ke salah satu calon.
“Sebetulnya memang berpotensi, tapi kita juga tidak menutup pintu itu, asalkan jangan dari calon, kalau dari calon, ketahuan ada laporan kita stop, tidak boleh, itu sangat dilarang dan diatur dalam Perbup,” pungkasnya. =YUS
