Bersatatus Level 4, Ketua DPRD Sesalkan Kesalahan Data Oleh Pemkab Cianjur

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan. Endi | Pakar

CIANJUR – DPRD Kabupaten Cianjur menyayangkan sikap Pemerintah Cianjur yang kerap kali beralasan adanya kesalahan data COVID-19 jika mendapat penilaian kurang baik atau status kerawanannya meningkat.

Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan, mengatakan setelah keluarnya Imendagri tentang Perpanjangan PPKM, Cianjur bersama 3 daerah lain di Jawa Barat berstatus PPKM level 4, Pemkab langsung mengeluarkan alasan dan berdalih jika hal itu disebabkan adanya kekeliruan data.

Menurut Ganjar, sebelumnya atau pada Juli 2021 lalu, Pemkab juga sempat berdalih ada kesalahan data saat Cianjur ditetapkan menjadi zona merah COVID-19. “Yang kami sayang kan, kenapa kesalahan yang sama diulang terus? Kenapa yang sebelumnya tak jadi pembelajaran. Sebelumnya sudah pernah salah data hingga Cianjur jadi zona merah, sekarang salah data lagi sehingga PPKM level 4,” ucap Ganjar.

Menurutnya kesalahan data tersebut merugikan warga Cianjur, sebab akibatnya sekolah tatap muka ditunda dan aktivitas masyarakat menjadi lebih diperketat. “Jelas, ketika PPKM level 3 ada pelonggaran sedangkan level 4 pengetatan. Yang dirugikan semua pihak, mulai dari pengusaha hingga masyarakat biasa,” kata dia.

Dia meminta Pemkab tak lagi mengulangi kesalahan terkait pengisian atau pelaporan dan memperbaiki singkronisasi data COVID-19. “Perbaiki singkronisasi data. Kalau sampai terulang yang ketiga kalinya perlu pertanyakan, ini masalah di dinas atau dimana? Tapi diharapkan tidak terulang, apalagi sampai berdampak pada masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Herman Suherman melalui Kepala Dinas Kesehatan Irvan Nur Fauzy, mengatakan kenaikan status tersebut terjadi akibat dilakukan cleansing data oleh kementerian kesehatan. Menurutnya daerah harus mengisi atau memasukan data kasus hingga kematian akibat COVID-19 ke aplikasi New All Records (NAR).

“Dari cleansing data dan pengisian itu terjadi kekeliruan data yang mengakibatkan Cianjur menjadi PPKM level 4,” ujar dia.

Ia menjelaskan aplikasi NAR awalnya hanya bisa diakses oleh beberapa laboratorium yang sudah berkaitan dengan Kemenkes. Oleh karena itu, Dinkes Cianjur melaporkan seluruh kasus dan kematian secara berkala hanya ke aplikasi Pikobar Pemprov Jabar. Namun, lanjut dia, keluar kebijakan baru dimana seluruh data harus dilaporkan dan NAR bisa diakses semua pihak.

“Programnya kemarin cleansing data seluruhnya dilaporkan. Memang sebelumnya jomplang antara data di NAR dan Pikobar. Karena kan akses terbatas ke aplikasi NAR. Tapi karena cleansing, disesuaikan lagi datanya, semua data dimasukan,” ucap dia.

Irvan mengatakan hal itu membuat kasus COVID-19 di Cianjur seolah tinggi, begitu juga angka kematiannya. “Jadinya kasus baru di Cianjur itu sampai 1.000 orang, kematian sampai 190. Padahal itu data gabungan dari yang tidak terlaporkan. Aslinya kasus baru hanya 250 kasus per pekan, dan kematian hanya sekitar 20 orang,” jelasnya. NDI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.