Berlaku Mulai Hari Ini, Truk Tambang Dilarang Melintas dari Pukul 5 hingga 10 Malam

Petugas Dishub Kabupaten Bogor memutarbalik truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional beberapa waktu lalu. IST

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali mengeluarkan kebijakan, melarang truk tambang untuk melintas pada jam operasional tertentu.

Melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Jam Operasional Bagi Truk Tambang, Pemkab Bogor melarang kendaraan tonase besar itu melintas pada pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.

“Mulai hari ini, kami menerapkan Perbup 56 tahun 2023. Truk tambang dilarang beroperasi mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB,” ungkap Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih Rabu (13/3/2024).

Dadang menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut adalah hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya setelah uji coba jam operasional truk tambang pada dua bulan lalu yang dimulai pukul 13.00 hingga 16.00 WIB tidak berjalan efektif.

“Jadi, uji coba yang dilakukan dua bulan terakhir telah dihentikan,” jelasnya.

Namun pada kebijakan tersebut, Dadang menyebut bahwa Pemkab Bogor memberikan pengecualian kepada truk tambang dengan tonase di bawah 8 ton atau sumbu dua (Colt Diesel).

“Yang dikecualikan sesuai dengan Colt Diesel 8 ton sumbu 2. Untuk truk ini seperti biasa masih bisa melintas. Jadi batas maksimal 8 ton untuk truk tambang yang melintas di luar jam operasional,” kata Dadang.

Sementara di sisi lain, Pemkab Bogor diketahui tengah mengupayakan untuk merealisasikan pembangunan jalan khusus truk angkutan tambang.

Usai terkendala persoalan izin, Pemkab Bogor pun kini menargetkan pembangunan tersebut dapat rampung tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, saat ini proses yang menjadi kendala tersebut terus berjalan.

Jika jalan itu terealisasi, Burhan meyakini banyak aspek positif yang dapat ditimbulkan. Baik dari sisi pelaku usaha tambang, transporter dan pemerintah.

Dengan adanya jalan tambang, lanjut dia, jumlah tonase barang hasil tambang yang dibawa oleh truk juga dapat lebih mudah diawasi dan lebih terdata. Sehingga dapat menekan adanya kebocoran pajak.

“Jadi kan nanti setiap masuk ke jalan khusus itu, ada batas maksimal tonase yang dibawa. Sehingga sebesar itu lah yang harus dibayar pajaknya ke pemerintah,” kata Burhan.

Bagi pelaku usaha tambang maupun transporter, kata dia, nantinya dapat lebih menghemat waktu dan biaya dalam perjalanan mengantar barang hasil tambang dari Bogor ke daerah tujuan, maupun sebaliknya.

“Jalan tambang itu nantinya berbayar. Tapi khusus hanya untuk truk. Jadi bebas macet untuk sampai tujuan. Nanti juga disiapkan rest area yang bisa dikelola Bumdes,” terang Burhan. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.