Bentuk Timsus, Disdik Blokir Rekening dan Cabut Izin Operasional SMP Teknology 25

Bambang W Tawekal, Kadisdik Kabupaten Bogor. IST

CIBINONG – Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya mengeluarkan pernyataan dengan membentuk tim khusus untuk menangani kasus kegiatan belajar mengajar (KBM) fiktif di SMP Tekhnology 25 yang rutin menerima dana bantuan operasional sekolah (Bos) tiap tahun senilai Rp 75 juta.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Bambang Tawekal bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan penanganan masalah yang mengenai sekolah swasta tersebut.

“Kita sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini dan ini sedang berproses. Dan beberapa pekan lalu juga kita Disdik sudah memanggil pihak sekolah,” katanya kepada PAKAR, pada Selasa 20 Februari 2024.

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi satuan pendidikan yang melakukan upaya untuk merugikan negara.

“Intinya sedang kita tindak lanjuti dan saya juga cukup kesal dengan sekolah ini, karena orangnya itu cukup ngeyel juga dan mereka katanya mau menyiapkan spj (surat pertanggung jawaban) tetapi saya tidak akan percaya begitu saja,” tegasnya.

Bambang Tawekal mengaku kalau pihaknya telah melakukan pemblokiran rekening BOSP pada sekolah swasta tersebut yakni SMP Tekhnology 25 yang berlokasi di kampung Bojong Kopi, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

Tak hanya itu ia juga sedang berkoordinasi dengan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mencabut izin operasional sekolah swasta tersebut.

“Pertama Disdik sudah memblokir rekening BOSP dari sekolah tersebut dan kita juga sedang berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk pencabutan izin operasional sskolah. Dan memanggil yayasan dan kepala sekolah untuk
dimintai keterangan. Bahkan kita juga memerintahkan untuk mengembalikan dana BOSP yang tidak sesuai dengan Dapodik dan diduga tidak adanya KBM,” jelasnya.

Senada dikatakan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Maman Nurpadilah bahwa pihaknya membenarkan tidak adanya kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMP Tekhnology 25.

“Saat kita tinjau ke lokasi, gedungnya itu milik yayasan Al Hidayah dan KBM di SMP Tekhnology 25 itu benar tidak ada. Makanya kita sarankan agar izin operasional dicabut,” ucapnya.

Sebab dirinya tidak mau kejadian ini kembali terulang di masa yang akan datang, karena dapat merugikan semua pihak termasuk masyarakat setempat.

“Kita usulkan untuk stop operasional agar kejadian ini tidak terulang. Tetapi dia (pihak sekolah) mengatakan untuk melihat spj (surat pertanggung jawaban), meskipun begitu saya juga menyarankan agar kita Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Inspektorat untuk meng-audit spj sekolah swasta itu,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.