Belum Dapat Samisade, Ini Harapan Warga Desa Kiarasari

SUKAJAYA – Warga Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya menanti progam unggulan dari Bupati Bogor yaitu Satu Milyar Satu Desa (Samisade). Pasalnya di Kecamatan Sukajaya hanya satu Desa yang mendapat bantuan Samisade yaitu Desa Urug yang saat ini sedang menunggu sisa pencairan.

Kepala Desa Kiarasari Ahyar Suryadi mengatakan, belum mendapatkan anggaran samisade akan tetapi masyarakat sekitar sudah mempersiapkan diri untuk pembangunan dari anggaran samisade.

“Pembangunan Samisade kita mengajukan untuk pembangunan TPT di dua titik untuk lapang bola dan drainase dengan total anggaran satu milyar,” ungkapnya, Rabu (8/12/2021).

Ia menjelaskan, pembangunan Ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat lantaran masyarakat sekitar menuntut agar lapangan bola tersebut di bangunkan TPT.

“Tentunya ini program yang sangat bagus sekali dari Bupati Bogor Ade Yasin, bahkan masyarakat sekitar berkeinginan untuk Ibu Bupati yang meresmikan pembangunan dari hasil samisade,” jelasnya.

Sementara itu, Sekertaris Camat Sukajaya Tirta Juwarta mengatakan, baru Desa Urug itu yang sudah 40% dan yang 60 persen nya sedang diusulkan pencairan. Namun desa lain belum tahapan pencarian.

“Untuk Desa yang lainnya permohonan pencairan nya sudah. Ada juga yang sudah masuk ke rekening tapi belum di realisasikan seperti di Desa Sipayung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 11 Desa dipastikan dapat walaupun harus mengejar waktu. Hasil zoom meting kemarin dengan kepal dinas DPMD dipastikan yang 11 desa ini pasti keluar.

“Untuk verifikasi dan monitoring kami mempertanyakan ke DPMD , bilamana itu tidak selesai dengan sisa waktu yang tersisa tidak dapat menyelesaikan Samisade. Sehingga landasan hukumnya seperti apa,” jelasnya.

Ia pun meminta ketika anggaran masuk ke rekening milik Desa dan waktu sudah tidak memungkinkan tentunya ia menyarankan agar anggaran di silpakan masuk ke APBDes. “Kemudian penggunaannya sesuai kan dengan kebutuhan. Kalaupun terjadi Silpanya di APBDes bukan di APBD,” bebernya.

Ia pun berharapan anggaran di pegang dulu oleh pemerintah desa ketiak sewaktu-waktu tidak keburu untuk pembangunan masuk dalam kategori silpa.

“Mangkannya kita mempertanyakan untuk bilamana hal itu tidak terpenuhi mohon kirannya ada payung hukum yang melindungi kami pemerintah desa maupun Kecamatan dalam realisasi tersebut. Kami meminta hal itu ke DPMD,” pungkasnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.