Bawaslu Sebut Stiker Caleg Ravindra yang Tertempel di Alat Pertanian Kementan Tak Melanggar Kampanye

Bantuan alat pertanian yang tertempel stiker bergambar Ravindra, Caleg DPR-RI Partai Golkar beberapa waktu lalu. IST

CIBINONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor akhirnya mengumumkan status Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR-RI, Ravindra yang diduga telah melakukan pelanggaran kampanye dengan menempelkan stiker bergambar dirinya pada bantuan alat pertanian di Distanhorbun.

Bawaslu menyebut apa yang dilakukan oleh anak dari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto itu tidak melanggar aturan kampanye, meski stiker itu tertempel dalam bantuan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Berdasarkan hasil penelusuran yang kami lakukan dengan memeriksa dinas, gapoktan (sebagai penerima bantuan) termasuk tim dan Ravindra, bahwa kami tidak menemukan adanya pelanggaran tersebut,” ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, Rabu (27/12/2023).

Pada kegiatan pembagian alat pertanian berupa traktor tersebut, kata Ridwan, pada posisinya Ravindra diundang oleh pihak Distanhorbun.

“Hasil penelusuran kami juga bahwa Ravindra itu diundang pada kegiatan tersebut,” jelas Ridwan.

Sementara, Kordiv Penanganan Pelanggan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bogor, Juhdi menambahkan, dugaan pelanggaran kampanye tersebut tidak kuat untuk kemudian statusnya dinaikkan menjadi temuan. Musabab, tak ditemukan adanya pelaku dalam kegiatan itu.

“Hasil penelusuran kami iyu tidak menjadi temuan. Karena syarat-syaratnya tidak kami temukan, salah satunya tidak ada pelaku,” kata Juhdi.

Tak hanya itu, lanjut dia, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan juga tidak ditemukan stiker yang tertempel dalam traktor seperti informasi awal yang didapatkan oleh Bawaslu.

“Ratusan bantuan traktor kepada gapoktan itu tidak kami temukan adanya stiker (bergambar Ravindra) yang tertempel. Dan kami tegaskan karena
pelaku tidak ada, maka secara prosedur untuk menentukan pelanggaran itu tidak terpenuhi karena harus ada pelakunya,” bebernya.

Tak sampai disitu, Juhdi juga mengaku telah melakukan upaya lain untuk menelusuri dugaan pelanggaran kampanye tersebut. Yakni dengan meminta rekaman CCTV dari Distanhorbun yang berlangsung pada saat pembagian alat traktor dibagikan.

“Kami juga minta rekaman CCTV pada kegiatan saat itu. Namun Distanhorbun bilang tidak bisa merekam dari CCTV. Kami tidak bisa melakukan intervensi lebih jauh. Karena yang kami perlukan itu ada saksi dan laporan agar kemudian diketahui pelakunya,” kata Juhdi.

Kendati demikian, Bawaslu masih membuka selebar-lebarnya aduan atau laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ravindra tersebut jika memang ada masyarakat atau siapapun yang mengadukan atau melaporkan.

“Tentu jika ada aduan atau laporan soal ini maka akan kami tindaklanjuti. Tapi untuk saat ini tidak terdapat bukti yang cukup. Tidak terdapat saksi secara langsung dan pelakunya. Dengan demikian itu tidak memenuhi unsur pelanggaran,” tandas Juhdi.

Sekedar informasi, dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ravindra itu terjadi saat pembagian alat bantu pertanian yakni traktor pada Kamis 7 Desember 2023.

Dilaksanakan di Kantor Distanhorbun Kabupaten Bogor, terdapat sejumlah stiker bergambar Ravindra pada traktor bantuan dari Kementan tersebut.

Jika merujuk pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, ada sejumlah larangan kampanye yang harus ditaati oleh semua peserta Pemilu.

Pasal-pasal dalam peraturan ini menjelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan tempat pemasangan bahan kampanye, tindakan dan perilaku dalam kampanye, serta larangan penggunaan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye.

Berikut sejumlah larangan yang diatur dalam PKPU tersebut :

  • Larangan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum.

Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur larangan pemasangan bahan kampanye di beberapa tempat umum. Beberapa tempat yang dilarang untuk pemasangan bahan kampanye antara lain, tempat ibadah rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah,
jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

Kemuidatu untuk tempat umum yang dimaksud dalam aturan tersebut termasuk halaman, pagar dan atau tembok.

  • Larangan Tindakan dan Perilaku dalam Kampanye

Pasal 72 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menjelaskan larangan tindakan dan perilaku dalam kampanye yang harus dihindari oleh pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye. Larangan ini meliputi hal-hal seperti,
tidak mempersoalkan dasar negara Pancasila, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak menghina individu atau kelompok, tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kampanye

  • Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye

Selain larangan-larangan di atas, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 juga mengatur larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Selain itu, Pasal 76 PKPU tersebut juga dengan tegas melarang keterlibatan pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara untuk mengadakan kegiatan yang mendukung atau merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.