BOGOR-Menanggapi kabar tentang saluran drainase yang akan ditutup atau dikurangi oleh pihak pengembang Perumahan Aviari Residence di wilayah Cemplang Baru Timur beberapa hari lalu, Ketua Dewan Pembina IPCR Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Penasehat BARA Center, Brian Angga Prawira mempertanyakan kinerja pengembang Perumahan dan Pejabat Pemerintah setempat termasuk perizinannya.
Ditemui di BARA Center Building, Jumat (28/1/2022), pria yang kerap disapa Kang BARA ini memaparkan, walaupun pintu masuk gerbang perumahan bukan berada di wilayah Cemplang Baru Timur melainkan dari Cijahe, namun pada bagian belakang perumahan baru tersebut bersebelahan langsung dengan warga di wilayah RT 02 RW 09 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Di sisi lain di dalam lingkungan perumahan baru tersebut juga terdapat saluran drainase yang mana beredar kabar bahwa saluran tersebut akan ditutup atau dikurangi oleh pihak pengembang.
Bagaimana bisa demikian, dengan adanya saluran tersebut saja warga RT 02 RW 09 sering terkena banjir jika volume air meningkat khususnya dikala hujan lebat apalagi jika drainasenya dikurangi atau ditutup seperti kasus pada Perumahan Aglaonema Cyber Residence. Mereka menghilangkan drainase/saluran irigasi yang menyebabkan beberapa rumah di RT 02 RW 09 tergenang air/terancam banjir ketika hujan lebat akibat tidak adanya saluran drainase dan sekarang tidak ada solusi atau pertanggungjawaban baik dari pihak pengembang, Kelurahan maupun Kecamatan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Kang BARA mengungkapkan bahwa kekecewaan warga RW 09 terhadap Perumahan Aglaonema Cyber Residence jangan sampai terulang oleh Perumahan Aviari Residence akibat drainase yang ditutup. Pemerintah Daerah harus tegas terhadap pengembang, jangan sampai warga jadi korban banjir.
“Kalau seperti ini terus ke depan bukan hanya Jakarta yang langganan bajir, wilayah Kota Bogor pun akan ikut mencicipi banjir akibat drainase yang tidak memadai. Seperti apa aturannya Pemerintah Daerah yang lebih tahu, apakah aturannya yang perlu dikaji ulang atau penerapannya di lapangan, mereka lebih paham,” ungkap dia.
Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif BARA Center, Rifki Jalaludin mengatakan sebaiknya aktivitas pembangunan perumahan dihentikan sampai ada titik terang. Rifki menyayangkan minimnya koordinasi pihak pengembang dengan warga RW 09, dia yakin bahwa Pemerintah Daerah sebenarnya sudah sangat mengerti dan paham tentang aturan perizinan dan drainase, tinggal kita tunggu penerapan aturannya saja di lapangan.
Rifki memaparkan beberapa aspirasi warga RW 09 yang sudah disampaikan kepadanya, diantaranya warga menuntut kejelasan dan penjelasan tentang ketentuan hukum proses perizinan pembangunan perumahan, aturan membangun benteng (tembok batas) perumahan yang bersebelahan dengan tembok rumah warga, aturan drainase/saluran irigasi, aturan zona/batas pembagian wilayah RT/RW dan aturan Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain itu Rifki juga mengatakan bahwa warga RW 09 mempertanyakan CSR apa yang akan dikontribusikan pihak pengembang kepada warga. Di sisi lain mereka juga menuntut adanya jarak antara benteng (tembok batas) perumahan yang bersebelahan dengan tembok rumah warga selebar 50-60 cm yang mana lebar tersebut nantinya akan dijadikan saluran drainase/irigasi yang sebenarnya memang sudah ada dari zaman dulu. Warga tidak akan mentolerir apabila dikemudian hari terdampak banjir akibat volume air yang meluap akibat desain and building pihak pengembang terhadap drainase yang asal-asalan.
Warga tidak akan segan-segan melapor, memprotes, bahkan meminta pertanggungjawaban pihak pengembang/perumahan. Pihak pengembang juga harus bersedia mengganti apabila terjadi kerusakan/kerugian akibat alat berat yang bekerja dan proses pembangunan perumahan tersebut.
“Bogor kan Kota Hujan, otomatis ketika hujan turun volume air akan meningkat. Bagaimana tidak terjadi banjir atau air yang menggenang jika drainasenya saja tidak memadai. Jangankan ditambah, drainase yang ada saja malah dikurangi atau tersumbat,” pungkasnya. RIF
