Banyak Usulan Pengadaan Gedung Instansi dan Lembaga Masyarakat di Tingkat Kecamatan, Begini Kata Tohawi

Musrenbang Kecamatan Ciseeng juga mencuatkan usulan adanya area terpadu untuk kantor instansi publik dan lembaga kemasyarakatan. (Fahri | Pakar)

CISEENG – Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Ciseeng banyak menerima usulan dari berbagai elemen masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan lainnya.

Salah satu yang juga muncul di forum rapat tersebut adalah usulan untuk pengadaan kantor instansi dan lembaga masyarakat tingkat kecamatan yang hingga saat ini masih belum ada. Seperti kantor Polsek, Koramil, MUI, KNPI, Karang Taruna dan lainnya.

Sofyan Hadi, salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Ciseeng mengatakan, usulan adanya satu area terpadu bagi instansi layanan publik dan beberapa lembaga masyarakat tingkat kecamatan sejatinya sudah merupakan kebutuhan bersama.

“Karena di Kecamatan Ciseeng belum ada kantor Polsek, Koramil, MUI dan lainnya. Padahal disini banyak tanah HGU yang bisa dimanfaatkan Pemkab Bogor. Sekarang ini kalau diskusi-diskusi kami tentang persoalan kemasyarakatan, pasti dilakukan di bawah pohon rindang atau DPR,” ucap Sopyan Hadi, dengan kalimat bercanda, Selasa (1/2/2022).

Sememtara itu, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Ciseeng Agus Sopyan, juga membenarkan adanya usulan dari warga masyarakat terkait hal tersebut. Dalam rapat musrenbang pun hal itu kembali di suarakan oleh beberapa orang tokoh dan pimpinan lembaga kemasyarakatan.

“Ya memang usulan terkait hal itu sudah seringkali muncul dalam giat rapat dan pertemuan formil di tingkat kecamatan. Kebetulan saat musrenbang kemarin ada juga anggota DPRD dan staf ahli bidang Ekbang Pemkab Bogor serta Bappeda Litbang, jadi lebih terbuka pembahasannya,” ujar Agus Sopyan.

Menanggapi adanya usulan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor, Tohawi menjelaskan, dirinya juga sangat setuju dan mendukung usulan itu. Namun, ia menegaskan, pengadaan gedung sarana instansi pemerintah atau lembaga formil kemasyarakatan bisa saja dibangun asal ada lahan yang memang bisa digunakan.

“Jadi yang paling pokok itu harus ada lahan milik Pemkab yang bisa digunakan. Di Kecamatan Ciseeng ini banyak lahan HGU dengan luas tanah yang cukup, tapi masih dikuasai swasta atau pusat. Jadi memang perlu ada intervensi agar HGU nya bisa dimiliki Pemkab Bogor. Baru kita bisa bicara soal pembangunan,” cetus Tohawi.

Politisi Partai Golkar ini juga mengaku jika ada lahan yang statusnya sudah milik Pemkab Bogor, tentu akan bisa di buatkan area kawasan terpadu untuk sarana pelayanan publik dan aktivitas warga. Diantaranya GOM, Polsek, Koramil, MUI, Sekretariat Bersama OKP, pusat dakwah dan lain sebagainya.

“Saya sarankan sebaiknya semua Kepala Desa bersama para pimpinan lembaga kemasyarakatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Ciseeng untuk mendorong adanya pemanfaatan lahan HGU. Sehingga bisa dicarikan solusi dan langkah pelaksanaanya,” tukas anggota DPRD yang sudah menjabat tiga periode ini. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.