Banyak Sengketa, Pemdes Diminta Urus Sertifikat Kepemilikan Kantor Desa

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin. (Dok.Pakar)

CIBINONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, mendorong pemerintah desa se-Kabupaten Bogor untuk mengurus sertifikat kepemilikan kantor desa.

Bukan tanpa sebab, Burhan mengaku
kerap mendapatkan laporan soal sengketa lahan kantor desa yang berujung pengambilan kembali oleh kepala desa yang sudah tidak lagi menjabat.

“Jadi banyak tuh, kadesnya ganti kantor desanya diambil sama yang lama. Soalnya itu tanah punya kades yang lama. Jadi harus dicatat sebagai aset desa. Supaya tidak setiap tahun bangun kantor desa,” kata Burhanudin, Rabu (15/2/2023).

Menurutnya, persoalan tersebut akan menjadi boomerang bagi Pemkab Bogor. Terlebih, hal itu juga akan mengancam proses pembangunan infrastruktur untuk masyarakat, jika setiap tahun pemerintah harus membangun kantor desa,

Sehingga, Burhan berharap, dengan sumber anggaran desa yang kian banyak, maka dapat mengakselerasi pembangunan di desa. Seperti dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) hingga Bantuan Keuangan Infrastruktur seperti saat ini dikenal Samisade.

“Jadi saya harapkan infrastruktur masyarakat dulu terpenuhi. Jangan melulu kantor yang dibangun. Cukup satu kali membangun kantor desa,” tegas Burhan.

Selain itu, pengelolaan aset dan kekayaan desa kini dapat dikelola oleh pemerintah desa sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 tentang Aset Desa. Dengan kata lain, pemerintah daerah tidak lagi berwenang dalam mengelola aset di desa.

Informasi yang dihimpun, dari 416 desa se-Kabupaten Bogor baru 30 persen di antaranya memiliki hak kepemilikan atau sertifikat tanah desa. Sementara sisanya, masih dimiliki kepala desa bahkan mengontrak. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.