Banyak Jalan Rusak di Kabupaten Bogor, Dewan “Takut” Didatangi Jokowi

Salah satu kondisi jalan di Kabupaten Bogor. IST

CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor, memberikan catatan khusus kepada Pemkab Bogor soal jalan rusak yang tersebar di seluruh wilayah Bumi Tegar Beriman.

Teranyar, dari total panjang Jalan Kabupaten sekitar 1.700 kilometer, hampir 20 persen atau sekitar 340 kilometernya dalam kondisi rusak.

Ketua Pansus LKPj Bupati Bogor TA 2022, Amin Sugandi bahkan mengkhawatirkan kondisi tersebut mengundang Presiden Jokowi untuk turun, meninjau kondisi jalan di Kabupaten Bogor.

“Perbaikan jalan harus menjadi perhatian yang serius sebagaimana yang targetkan dalam rencana strategis (Renstra) Pemkab Bogo. Jangan sampai Pak Jokowi turun,” cetusnya, Kamis (25/5/2023).

Bukan tanpa alasan, Amin mengaku tidak ingin kejadian di Lampung terjadi di Kabupaten Bogor.

Di samping itu, Amin menyebutkan bahwa persoalan jalan rusak juga masuk dalam 23 rekomendasi DPRD yang diberikan kepada Pemkab Bogor.

Dia mengaku, banyak jalan rusak karena pemeliharaannya tidak benar dan jalan yang belum disentuh sama sekali oleh anggaran pemerintah sejak dijabat Iwan Setiawan.

“Terkait dengan infrastruktur jalan jalan yang memang butuh perhatian terutama betonisasi ataupun pemeliharaan. Jadi saya kira Pemkab Bogor melalui PUPR punya tanggung jawab besar, sekarang sudah mulai menjadi sorotan, kepala negara (Jokowi) juga sudah turun ke daerah-daerah (untuk memantau jalan rusak,” jelas Amin.

Ia menyayangkan jika Jokowi sampai turun ke Kabupaten Bogor karena banyaknya pembangunan jalan yang masih ancur.

“Kalau di Bogor (disayangkan) sampe terjadi seperti itu (seperti di Lampung), kita kan penyanggah ibu kota. Bagaimana orang yang mau wisata datang ke Bogor kalau infrastruktur kurang baik. Ini pun dikhawatirkan menjegal datangnya investor,” tegasnya.

Amin meminta Iwan Setiawan agar tidak banyak alasan untuk bisa memperbaiki atau membangunkan jalan untuk warganya. Sebab, kata dia, banyak cara untuk pembangunan jalan tersebut.

“Sekarang begini, kalau memang Pemda tak mampu biayai perawatan dan betonisasi termasuk didalamnya pemeliharaan, kan diberikan ruang ke kepala negara, bisa disampaikan ke pusat kalau tak mampu membiayai,” papar dia.

Ia menyebut, rekomendasi pembangunan dan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Bogor dimasukkan menjadi rekomendasi yang prioritas yang disampaikan melalui forum resmi paripurna.

“Karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Pemda harus merespon yang sudah masuk media massa dan media sosial,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemkab Bogor mencatat sekitar 20 persen atau 340 kilometer dari total panjang Jalan Kabupaten sekitar 1.700 kilometer, dalam keadaan rusak.

“Yang 20 persennya itu kita klasifikasikan lagi skala kerusakannya, ada yang rusak berat dan rusak ringan,” ungkap Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Iwan sendiri sudah mengumpulkan jajaran Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk membahas penanganan jalan rusak tersebut beberapa waktu lalu.

Dia mengaku telah menginstruksikan jajarannya gerak cepat mendata dan menangani jalan dan jembatan yang butuh perbaikan.

Di samping itu, dia mengungkap jika persoalan jalan adalah hal yang harus segera diselesaikan. Apalagi, di tahun ini
Pemkab Bogor menggelontorkan anggaran sekitar Rp330 miliar untuk peningkatan jalan yang dimana jumlah tersebut belum termasuk anggaran pemeliharaan jalan untuk katagori rusak ringan.

“Dengan anggaran itu, asumsi kita ada sekitar 80 kilometer jalan yang akan ditingkatkan tahun ini berikut 17 jembatan, tersebar di 40 kecamatan. Untuk yang rusak ringan juga ada pemeliharaan,” ungkap Iwan.

Untuk peningkatan jalan, Iwan meminta untuk segera dilelangkan agar proses pengerjaannya bisa dilakukan tanpa menunggu lama.

Dia juga menginstruksikan jajarannya untuk terus melakukan pendataan baik secara langsung maupun lewat aduan di media sosial (medsos).

Dia mengaku berkomitmen untuk terus mengurai persoalan jalan rusak secara bertahap.

“Medsos juga jangan diabaikan, sekarang eranya teknologi. Kalau ada yang lapor, segera respon cepat. Pemeliharaan jalan ini harus kuat dan saya minta asesmennya jalan, jembatan dan jalan rusak harus benar-benar didata sehingga terukur. Jadi jalan rusak bisa ditangani segera dan yang tidak masuk di tahun ini bisa dianggarkan di APBD perubahan atau tahun berikutnya,” tegas Iwan. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.