Banjir di Jalan Pahlawan IV, Pemdes dan Perusahaan Saling Bantah

Banjir di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. IST

GUNUNG PUTRI – Banjir kerap terjadi di Jalan Pancasila IV Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada saat diguyur hujan karena diduga ada penyempitan pada saluran irigasi di areal perusahaan dibantah PT Tirta Investama (Aqua).

Menurut Superintendent (SR) PT Tirta Investama, Ilyas mengungkapkan, bahwa terjadinya banjir bukan disebabkan karena ada penyempitan irigasi di sekitar pabrik (Aqua).

“Kalau Aqua bukan menyempitkan. Malah meluaskan dan melebarkan saluran dari ujung ke ujung area pabrik,” ucap Ilyas belum lama ini kepada wartawan.

Ia menjelaskan, pada tahun 2017 pernah ada pengerjaan dari pihak PUPR untuk pelebaran Irigasi. Bahkan pihak PT Tirta Investama melakukan pembelian sebidang tanah untuk saluran Irigasi tersebut.

“Bahkan kita beli tanah untuk saluran Irigasi. Terjadinya banjir mungkin dikarenakan debit air yang besar, itu juga bisa terjadi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ilyas juga mengatakan, bahwa di PT Tirta Investama panjang saluran irigasi/DAS di dalam perusahaan tersebut sepanjang 150 Meter.

“Kalau Saluran Irigasi/DAS di pabrik dari ujung ke ujung panjang 150 meter dengan lebar dan kedalaman 2 meter, itu pernah terjadi banjir juga di area perusahaan sebelum tahun 2017, makanya kita melakukan pelebaran,” bebernya.

Hal itu dilakukan sebagai upaya perusahaan dalam menangani persoalan banjir.

“Bahkan kita juga beli tanah warga supaya tidak terjadi banjir lagi,” sambungnya.

Adapun terkait sulitnya akses guna pengecekan saluran irigasi/DAS yang berada di dalam perusahaan PT Tirta Investama (Aqua), Ilyas membantah atas tudingan tersebut.

“Sebetulya tidak ada yang sulit, mungkin hanya komunikasinya saja yang kurang, Ya kalau sungai kan tidak bisa dipindah-pindah. Memang ada di dalam pabrik,” ungkapnya.

Ia berharap, pemerintah Desa Cicadas juga bisa mengumpulkan beberapa perusahaan yang memang dilalui aliran sungai/DAS, guna mencari solusi terkait adanya keluhan tersebut.

Terpisah, Kepala Desa Cicadas Dian Hermawan membenarkan atas pengakuan Ali Gozali terkait sulitnya mengakses saluran sungai yang berada di dalam kawasan perusahaan.

“Ya itu kan aset Desa. Kenapa Desa harus membuat surat izin jika harus mengecek saluran Irigasi/DAS tersebut. Terkecuali pihak Desa ingin mengecek denah perusahaan, kalau itu mungkin kita buatkan surat tugasnya,” tegasnya.

Namun begitu, kata dia, idealnya tidak perlu pakai surat izin, tinggal dampingi saja oleh pihak perusahaan.

Ia juga menjelaskan, bahwa aliran irigasi sungai/DAS itu milik desa, seharusnya pihak perusahaan melaporkan hal tersebut kepada desa.

“Karena DAS tersebut ada di dalam perusahaan, seharusnya dirawat dong oleh perusahaan, jangan sampai ada penyempitan sehingga terjadi banjir. Kalau disaat pengecekan saja susah, jadi terkesan seolah-olah aset desa dikuasai oleh perusahaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan dirawatnya aliran sungai oleh pihak pemerintah seharusnya menjadi suatu keuntungan bagi perusahaan, karena tidak harus mengeluarkan anggaran untuk perawatan sungai tersebut.

“Ya contohnya PT Paramita, dilakukan pengerukan DAS oleh pihak pemerintah, dibantu oleh Pemdes, Kecamatan dan Pemkab. Dan itu tidak dengan mengeluarkan anggaran sepeserpun. Kan itu merasa di untungkan dong. Tapi kenapa yang lain tidak melakukan hal serupa seperti PT Paramita,” ucapnya.

Ia khawatir malah ada penyerobotan daerah aliran sungai, dan sudah menjadi aset perusahaan. “Semoga itu tidak terjadi,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.