Bangunan Material Bodong Belum Ditindak, Warga Pertanyakan Penegakan Perda

Inilah bangunan material yang tidak berizin dan belum ditindak oleh dinas instansi di Pemkab Bogor. Ujang | Pakar


CIGOMBONG – Rencana Satuan polisi pamong praja (Satpol pp) kabupaten Bogor yang akan melakukan penyegelan terhadap bangunan material di kampung Babakan RT02, RW03, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, hingga saat ini taak kunjung terlaksana, bahkan bangunan tersebut selain melanggar Garis Sepadan Jalan (GSJ) juga melanggar Garis Sepadan Bangunan (GSB).

Bahkan bangunan tersebut saat ini selesai dibangun dan akan ber operasi. Sejumlah warga menuding pihak pemkab Bogor hanya omong doang, dalam menindak pelanggaran tersebut. “Dari dulu cuma omong doang, bagaiman reputasi pemkab khususnya satpol pp jika meindak bangunan matrial tanpa izin saja tak kunjung terlaksana dan hanya omdo,” kata Rahmat salah seorang warga kepada Pakar.


Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan sudah jelas, selain melanggar  Garis Sepadan Bangunan (GSB) juga melanggar Garis Sepadan Jalan (GSJ). “Bangunan itu berada dipinggir jalan kabupaten, dan pemkab jangan melihat besar kecilnya bangunan, karena pelanggaran nya saja sudah jelas kenapa hanya diam dan hanya memberikan teguran dari UPT tata bangunan,” ungkapnya kesal.


Seperti diberitakan Pakar sebelumnya, Unit Pelaksana Teknis  bangunan wilayah 2 Ciawi, sudah melayangkan teguran satu hingga tiga namun pemilik bangunan tetap melaksanakan pembangunan. 
Pengawas bangunan Kacamatan Cigombong Rahmat Diana mengatakan pihaknya sudah melaksnakan sesuai dengan tupoksinya sebagai pengawas melayangkan teguran kepada pemilik bangunan.


Menurut Diana, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat teguran kepada pemilik bangunan tersebut, sehingga bisa mentaati aturan izin mendirikan bangunan akan tetapi pemilik bangunan tidak mengindahkannya sehingga pelaksanaan pembangunan yang rencananya untuk matrial tersebut terus berlanjut. “Seharusnya setelah kami layangkan tegutan satu dan dua pemilik harus mengurus izin, dan banguban disesuaikan dengan aturan. Makanya kami akan melayangkan teguran ketiga,” kata Rahmat.


Dia menegaskan, hasil pengawasannya dilokasi bangunan tersebut melanggar GSJ dan GSB, oleh karena itu ketika bangunan sudah jadi walaupun diurus izin tidak akan keluar. “Kalau bangunan sudah jadi sudah pasti harus ada yang dibongkar karena harus sesuai dengan Ko evisien Dasar Bangunan (KDB) maupun GSB dan GSJ nya,” ungkapnya.


Sementara itu, kepala Unit pelaksana. Teknis (UPT) Pengawasan Bangunan wilayah dua Ciawi Agung Tarmeni menegaskan, pihaknya setelah melayangkan teguran ketiga akan melimpahkannya kepada Dinas Pemukiman Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (DPKPP) kabupaten Bogor.
“Kalau sudah teguran ketiga, kami tindak lanjuti ke pusat yang selanjutnya di dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Bogor untuk ditindak lanjuti,” kata Agung.


Ditempat terpisah, Kepala Desa Cisalada Muhamad Datul Kahfi membenarkan adanya bangunan tersebut. Bahkan dirinya mengaku pihak pemilik baru mengusulkan izin warga yang kini masih ditingan ketua RT setempat. “Ya memang bangunan tesebut baru mengajukan izin warga, yang katanya izin tersebut sudah di tanda tangan warga dan kini masih ditangan ketua RT,” ujarnya.


Datul Kahfi menambahkan, pihaknya tidak mengetahui jika ada atau tidaknya perizinan yang lain, karena tambah dia belum mendapat laporan terkait perizinannya. “Kalau izin yang lain saya belum tau. Karena setau saya baru izin warga saja. Dan memang semua yang mendirikan bangunan harus mematuhi aturan. Dan harus bisa mendatangkan manfaat bagi warga sekitar,” tegasnya. UJG
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.