JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan MPR merupakan lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan PPHN. Dalam konteks pembentukan PPHN, MPR perlu menjadi lembaga perwakilan yang inklusif.
“Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama dan perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan PPHN,” kata Bamsoet, sapaan akrabnya, Rabu (20/10/2021).
Bamsoet menyampaikan hal tersbut dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “MPR sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif” di Media Center MPR/DPR/DPD, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
FGD kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan Aliansi Kebangsaan dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) menghadirkan narasumber Letjen (Purn) Kiki Syahnakri (Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD), Dr. Diani Sadiawati, SH., LLM (Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan), dan Moch. Nurhasim, M.Si (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
Bamsoet memaparkan lembaga MPR yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPR merupakan lembaga perwakilan terlengkap. “Lembaga ini merepresentasikan kedaulatan rakyat karena dalam MPR ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah,” kata Bamsoet.
Dalam konteks pembentukan haluan negara, lanjut Bamsoet, revitalisasi lembaga perwakilan yang inklusif perlu dilakukan.
“Agar permusyawaratan mengenai haluan negara dapat menjadi ruang bersama, perwakilan seluruh rakyat dalam merumuskan kaidah penuntun yang berisi arah-arah dasar bersifat ideologis, strategis teknokratis, dengan menghimpuan sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam membangun negara Indonesia,” jelasnya.
Karena itu, Bamsoet mengajukan pertanyaan untuk dibahas dalam FGD ini, yaitu dari perspektif komposisi keanggotan yang ada saat ini, apakah MPR sudah dipandang memadai sebagai lembaga perwakilan yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, serta apa saja alternatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif.MHD
